Lensaborneo.com- Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sani Bin Husain, memberikan tanggapan terhadap langkah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menetapkan target penurunan angka kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada tahun 2024.
Sani berpandangan bahwa permasalahan kemiskinan tidak akan pernah benar-benar hilang atau dientaskan, meskipun seluruh kabupaten/kota berupaya mencapai angka kemiskinan ekstrem nol persen pada akhir tahun ini.
Menurutnya, tidak ada jaminan bahwa kemiskinan dapat dihapuskan sepenuhnya, meskipun upaya tersebut patut diapresiasi.
“Kota Samarinda tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri, melainkan juga tergantung pada kebijakan provinsi dan nasional,” beber Sani.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang berkolerasi dan berhubungan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan ekstrem.
Sani menyampaikan beberapa kebijakan yang dapat membantu mengurangi kemiskinan ekstrem, seperti penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penciptaan lapangan kerja yang terbuka tanpa persyaratan yang sulit.
Namun, ia tetap meragukan kemungkinan mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada akhir tahun ini, terutama mengingat kondisi kepemimpinan dan keuangan saat ini.
Meskipun demikian, Sani tetap optimis bahwa kemiskinan ekstrem dapat dikurangi secara perlahan. Ia menjelaskan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai miskin ekstrem jika mereka tidak memiliki penghasilan tetap namun harus memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan.
Selain itu, Sani juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara data lapangan dan data pusat terkait kemiskinan ekstrem. Menurutnya, data mengenai objek kemiskinan ekstrem harus diperlakukan dengan lebih teliti.
“Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh faktor individu seperti kemalasan bekerja, aktivitas judi, konsumsi alkohol, dan penyalahgunaan narkotika,” tutupnya.(Liz/adv/dprdsamarinda)







Users Today : 1224
Users Yesterday : 1322
Total Users : 1244012
Total views : 6214632
Who's Online : 14