Penegakkan Disiplin SPBU, Abdul Rohim Dorong Pertamina Data Distribusi

Lensaborneo.com– Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Tepian merupakan permasalahan yang telah berlangsung secara terus menerus dan memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat serta aktivitas ekonomi. Pasokan BBM yang terbatas sering kali menyebabkan antrean panjang di SPBU, peningkatan harga, dan ketidakpastian dalam distribusi

Untuk itu, Abdul Rohim, anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, menekankan beberapa poin penting. Salah satunya, ia mendorong penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Perlu pengontrolan dan pendataan plat nomor kendaraan luar kota yang masuk ke wilayah Kalimantan Timur,” tutur Abdul, belum lama ini.

Tak hanya itu, ia memandang pending efisiensi dalam pendistribusian BBM di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Ia juga menuntut transparansi dari Pertamina terkait pendistribusian kuota BBM untuk mencegah adanya asumsi-asumsi yang tidak benar dari masyarakat, dengan menyatakan bahwa Pertamina harus menunjukkan data yang jelas.

“Pertamina harus merincikan terkait pendistribusiannya di setiap kota agar tidak terjadi kecurigaan akan adanya penyelewengan,” bebernya.

Selanjutnya, Rohim juga menyoroti perlunya Pertamina menegakkan disiplin di SPBU yang ada. Hal ini penting untuk membantu dalam pendataan pendistribusian BBM serta untuk memastikan bahwa distribusi dilakukan dengan baik dan tidak disalahgunakan.

Ia menekankan bahwa Pertamina harus melakukan pembinaan terhadap SPBU yang terlibat dalam pembelian berulang yang tidak rasional untuk mencegah penyalahgunaan distribusi dan meningkatkan efisiensi.

“Kemudian dampak sosial juga mungkin timbul jika Pertamina langsung menutup Pertamini ilegal,” ucapnya.

Ia menekankan perlunya penyelesaian yang tidak menciptakan konflik, terutama karena masalah kuota BBM dan efisiensi dalam pendistribusiannya merupakan masalah yang signifikan bagi masyarakat. Dengan itu, ia menekankan pentingnya menemukan solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar.(Liz/adv/dprdsamarinda)