Lensaborneo.com- Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk membangun rel kereta api tanpa konsultasi dengan DPRD Kota Samarinda mendapat kritik dari politisi PDI Perjuangan, Anhar.
Ia menegaskan bahwa DPRD, sebagai mitra eksekutif, memiliki peran penting dalam penganggaran dan perencanaan pembangunan yang diusulkan Pemkot dan tertuang dalam APBD.
Anhar mengungkapkan kekhawatirannya terkait proyek Studi Kelayakan untuk pembangunan rel kereta api. Ia mencatat bahwa fungsi DPRD dalam budgeting dan legislasi untuk APBD 2023 terhambat karena rencana rel kereta api tidak pernah disebutkan ketika APBD disusun.
“Kita doakan saja apa yang dia mau buat. Kalau untuk jalur rel kereta api ini saya tidak bisa komentar lagi,” ucapnya dengan nada serius.
Ia juga menyoroti kecenderungan Pemkot untuk mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan DPRD.
Anhar juga menekankan perlunya perhatian pada isu-isu lain, seperti proyek terowongan yang masih terganjal oleh masalah AMDAL.
“Tidak usah terlalu jauh, walaupun studi kelayakan rel kereta api sudah keluar di LPSE, tetapi terowongan saja AMDAL-nya belum selesai. Jadi, jangan lagi membangun mega proyek lainnya,” paparnya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi yang matang sebelum memulai proyek besar seperti ini dan mempertanyakan timeline serta durasi pengerjaan proyek rel kereta api, mengingat masa jabatan Wali Kota Samarinda yang hampir habis.
Anhar juga menegaskan pentingnya mekanisme presentasi proyek ini di DPRD sebelum langkah-langkah lebih lanjut diambil.
Di akhir pernyataannya, Anhar menyampaikan harapannya agar Samarinda dapat terhindar dari masalah banjir dan setiap jalan di kota ini dalam kondisi baik.
“Kita doakan saja agar Samarinda tidak banjir lagi dan setiap jalan di kota ini bagus semua,” tutupnya.(Liz/adv)