Fatal Merusak Tubuh, Joha Fajal Sorot Peredaran dan Penjualan Miras

Lensaborneo.com- Jika dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka panjang, minuman beralkohol dapat merusak organ tubuh serta menyebabkan kecanduan. Selain itu, konsumsi alkohol yang berlebihan juga bisa menyebabkan keracunan alkohol, yang dalam beberapa kasus bisa berakibat fatal.

Joha Fajal, Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, menekankan kembali pentingnya penegakan aturan terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol (miras), termasuk juga operasional tempat hiburan malam (THM) di Kota Tepian.

Ia menegaskan bahwa aturan tersebut sudah tertuang dengan jelas dalam Peraturan Daerah (Perda), yang mengatur tentang larangan dan penjualan miras di berbagai tempat seperti hotel berbintang, karaoke keluarga, dan tempat hiburan lainnya.

Joha menjelaskan bahwa Perda ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif miras dan memastikan bahwa tempat hiburan malam beroperasi sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

“Penegakan aturan ini harus dilakukan dengan tegas dan konsisten untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib,” tegas Joha.

Ia juga menyoroti kemudahan izin usaha melalui Online Single Submission (OSS) yang tidak serta-merta membebaskan pengusaha dari kewajiban memenuhi persyaratan daerah.

Meskipun OSS memudahkan proses perizinan, tempat usaha yang ingin menjual miras tetap harus mematuhi aturan daerah, termasuk ketentuan jarak minimal antara THM dengan tempat ibadah dan sekolah.

“Izin OSS tidak otomatis memenuhi semua persyaratan. Tempat usaha yang ingin menjual miras tetap harus mengikuti aturan daerah, termasuk jarak minimal THM dari tempat ibadah dan sekolah,” beber Joha.

Dalam hal ini, Joha mengingatkan bahwa kemudahan dalam mendapatkan izin usaha tidak boleh mengorbankan ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan yang sudah ditetapkan.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pengusaha untuk memastikan semua pihak memahami dan mematuhi aturan yang berlaku.

Selain itu, Joha mengakui bahwa ada tantangan dalam penegakan aturan ini, terutama bagi THM yang sudah berdiri sebelum aturan baru diberlakukan.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pemkot Samarinda mencari solusi yang adil dan tidak merugikan pengusaha yang sudah berinvestasi sebelum adanya perubahan aturan. Namun, ia tetap menekankan bahwa tidak boleh ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

“Kita akan mencari solusi yang adil bagi THM yang sudah ada sebelum aturan baru diberlakukan. Tapi, tetap saja harus ada jaminan bahwa aturan ditegakkan dan tidak ada pelanggaran,” pungkasnya. (Liz/adv)