Lensaborneo.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mengupayakan peningkatan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kendati demikian, kritik mencuat dari Abdul Rohim, anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, yang menilai bahwa meskipun ada kemajuan signifikan dalam berbagai proyek pembangunan, dampaknya terhadap penurunan angka pengangguran masih belum optimal.
Menurut Rohim, proyek-proyek besar seperti pembangunan Teras Samarinda, terowongan, dan Stadion Segiri belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja lokal. Hal ini menyebabkan angka pengangguran di kota tetap tinggi. Ia menekankan pentingnya fokus pada proyek-proyek yang bisa langsung berdampak pada peningkatan lapangan kerja bagi warga setempat.
“Proyek yang dibangun banyak, namun belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan,” bebernya.
Lanjutnya, hal ini menyebabkan angka pengangguran di Samarinda masih tinggi, dimana masalah itu kemudian masih menjadi PR besar Kota Tepian.
Ia juga menyoroti program Pro Bebaya yang diterapkan di Samarinda. Menurutnya, meskipun program ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan, ada pembatasan yang membuat setiap kelurahan hanya bisa mengajukan satu item kegiatan.
Hal tersebut dianggap kurang memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, baik fisik, ekonomi, maupun budaya.
“Sekarang masing-masing kelurahan itu hanya boleh mengusulkan satu item fisik. Sektor ekonomi dan sektor budaya juga hanya satu item. Ini tentu sangat terbatas,” jelas Rohim.
Rohim berpendapat bahwa alokasi anggaran yang ada saat ini lebih banyak tersedot ke proyek-proyek besar, sehingga kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan tidak terpenuhi secara optimal.
Dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), kebutuhan masyarakat sering kali dibatasi karena dana yang tersedia sejak awal memang tidak mencukupi.
“Kebutuhan masyarakat dibatasi sejak awal karena ketersediaan dananya dari awal memang tidak cukup,” tambahnya.
Rohim berharap kritik dan masukan yang disampaikan oleh DPRD serta instansi terkait dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Samarinda. Tujuannya adalah agar pembangunan yang dilakukan lebih berfokus pada kebutuhan mendesak masyarakat dan mampu memberikan dampak positif yang nyata. (Liz/adv)