Lensaborneo.com– Para anggota DPRD Samarinda menyoroti kurangnya alokasi anggaran untuk media yang dinilai terabaikan oleh pemerintah daerah. Mereka menyampaikan keprihatinan atas pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi publik, khususnya mengenai kegiatan DPRD.
Helmi Abdullah, Ketua Sementara DPRD Samarinda, menjelaskan bahwa secara aturan anggaran media dan Pemkot Samarinda memang terpisah, namun tetap diperlukan anggaran khusus untuk pemberitaan DPRD, meski jumlahnya kecil.
“Kami perlu menanyakan ke sekretariat terlebih dahulu terkait mekanisme anggaran media ini,” ujar Helmi.
Di sisi lain, Joha Fajal, anggota DPRD Samarinda, merasa terkejut setelah mengetahui bahwa anggaran media di APBD Perubahan 2024 hilang tanpa ada penjelasan.
Ia berpandangan bahwa media selama ini berperan penting sebagai mitra DPRD dalam menyampaikan berbagai keluhan dan isu masyarakat.
“Sangat disayangkan anggaran ini hilang, karena wartawan sering kali menjadi yang pertama menyampaikan keluhan masyarakat,” ujarnya.
Jasno, anggota DPRD lainnya, juga mempertanyakan hilangnya anggaran media dan meminta penjelasan dari Sekretaris DPRD Samarinda.
Selama ini media telah menjadi mitra yang selalu hadir dan melaporkan setiap kegiatan hearing atau rapat dengan OPD.
“Kami belum tahu siapa yang menghilangkan anggaran ini, tapi kami siap berkoordinasi dengan sekretariat dewan dan Pemkot untuk membahas masalah ini,” tegas Jasno.
Anggota DPRD Samarinda kompak menyatakan bahwa media berperan penting dalam menjaga transparansi dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, sehingga mereka bersepakat untuk mengupayakan solusi agar anggaran media dapat diakomodasi kembali. (Liz/adv)