Efisiensi Anggaran Nasional, Andi Harun Angkat Suara

Samarinda, lensaborneo.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat tidak akan menghambat pembangunan di Samarinda.

Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, memastikan bahwa strategi penghematan ini justru bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengorbankan program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Ia mengatakan, perkembangan terakhir menunjukkan penghematan sebanyak tiga kali dengan total Rp750 triliun.

“Hal itu tidak akan menghambat jalannya pembangunan,” ujar Andi Harun dalam konferensi pers usai menghadiri kegiatan di Hambalang, Minggu (16/02/2025).

Ia juga menepis kekhawatiran bahwa efisiensi anggaran akan mengurangi belanja pembangunan.

Ia menilai, presiden telah menegaskan bahwa dari Rp750 triliun yang dihemat, separuhnya tetap dialokasikan untuk belanja strategis dan program pro rakyat, sementara sisanya akan diinvestasikan untuk memperkuat perekonomian negara.

Lebih lanjut, Andi Harun menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini hanya menyasar pos-pos tertentu yang dinilai kurang berdampak langsung pada masyarakat.

Beberapa pengeluaran yang dipangkas antara lain perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta kegiatan seremonial yang tidak bersifat esensial.

Selain itu, belanja untuk kajian, studi banding, pencetakan dokumen, publikasi, hingga seminar juga mengalami pembatasan guna memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efektif.

Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menekan pemborosan tanpa menghambat jalannya pembangunan di daerah.

Pemerintah pusat dan daerah tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan proyek-proyek prioritas dengan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran.

Sebagai kepala daerah, Andi Harun menegaskan bahwa pembangunan di Samarinda akan tetap berjalan sesuai rencana. Ia memastikan bahwa program strategis yang menyentuh masyarakat, baik dalam bentuk infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi, tetap menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan realisasi anggaran.

Dengan adanya efisiensi anggaran ini, ia justru melihat peluang untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan efisien.

Menurutnya, pengurangan anggaran di sektor-sektor non-prioritas akan memungkinkan peningkatan efektivitas belanja yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan yang sudah direncanakan. Efisiensi ini tidak akan menghambat pembangunan, justru akan membuat anggaran lebih optimal dan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Liz/adv)