Brebet Massal Kendaraan Terjawab, Andi Harun : BBM dari Kendaraan Warga Tak Sesuai Standar

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda akhirnya merilis hasil investigasi laboratorium terkait dugaan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan kerusakan mesin sejumlah kendaraan.

Dalam konferensi pers di Balai Kota pada Senin (5/5/2025) sore, Wali Kota Andi Harun menyampaikan bahwa telah ditemukan ketidaksesuaian kualitas BBM yang dikonsumsi masyarakat.

“Hasil uji ilmiah ini merupakan respons konkret terhadap keresahan warga selama sebulan terakhir,” ujar Andi Harun kepada awak media.

Penelusuran dilakukan menyusul banyaknya laporan kendaraan mengalami gejala ‘brebet’ usai mengisi bahan bakar, terutama jenis Pertamax. Pemkot sebelumnya telah mengumpulkan sampel dari berbagai sumber, termasuk langsung dari SPBU dan kendaraan terdampak.

Laboratorium Politeknik Negeri Samarinda, yang dipimpin oleh Dr. Alwathan, memeriksa sampel BBM dari Terminal Pertamina Petraniaga dan dua SPBU (Sriadai dan Pranoto).

Hasilnya, BBM dari sumber resmi masih memenuhi standar RON 92 sebagaimana diatur dalam SK Dirjen Migas No. 3674K/24/DJM/2006.

Namun berbeda dengan hasil dari kendaraan warga. Tiga sampel BBM dari kendaraan yang rusak menunjukkan penurunan kualitas drastis. RON yang terdeteksi hanya 86.7, 89.7, dan 91,6 semuanya di bawah standar Pertamax.

Investigasi lebih lanjut pada sampel terbaik (RON 91,6) mengungkap sejumlah zat mencurigakan, antara lain tingginya kadar timbal, air, serta senyawa aromatik dan benzena melebihi ambang batas. Temuan lain bahkan menunjukkan adanya logam berat serta senyawa polimer kompleks yang dapat memicu pembentukan GUM, penyebab utama penyumbatan sistem injeksi kendaraan.

“Data ini menunjukkan adanya degradasi atau bahkan kemungkinan kontaminasi BBM di luar jalur resmi,” tegas Andi Harun.

Faktor penyebabnya diduga terkait buruknya penyimpanan, paparan suhu dan cahaya, serta penambahan zat aditif tanpa pengawasan. Temuan ini kini telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Andi Harun menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh dalam rantai distribusi BBM, agar tidak lagi merugikan konsumen.

“Ini jadi evaluasi besar, agar ke depan kualitas BBM yang sampai ke masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.(ADV)