Dualisme Kebijakan Desa, Joha Fajal Minta Pemerintah Jaga Arah dan Integrasi Program

Samarinda,Lensaborneo.com – Peluncuran program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih oleh Kementerian Koperasi dan UKM di Samarinda disambut antusias oleh berbagai pihak. Sebanyak 59 koperasi resmi terbentuk.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengingatkan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih harus disesuaikan dengan realitas lokal, bukan hanya sebagai turunan langsung dari kebijakan pusat. Menurutnya, tanpa penyesuaian dan integrasi dengan sistem yang telah berjalan, justru bisa memicu kebingungan, bahkan inefisiensi.

“Kalau di sini konsepnya koperasi kelurahan, maka pendekatannya harus mempertimbangkan kebutuhan wilayah. Jangan asal copy-paste dari pusat,” tegas Joha.

Salah satu kekhawatiran yang mencuat di masyarakat adalah soal potensi dualisme peran antara Kopdes Merah Putih dan BUMDes yang selama ini menjadi motor ekonomi desa. Menanggapi itu, Joha meyakini keduanya bisa berjalan bersamaan, asalkan jelas pembagian fungsinya.

“Selama orientasinya sama, yakni pemberdayaan masyarakat desa, maka bisa saling mengisi. Tapi pemerintah harus memastikan tidak ada irisan kewenangan dan pembiayaan yang tumpang tindih,” ujarnya.

Ia menggarisbawahi bahwa perbedaan struktur dan manajemen antara BUMDes yang berbasis desa dan Kopdes yang bernaung di bawah kementerian bisa menjadi kendala jika tidak ada integrasi sistem. Bila tidak dikawal, tumpang tindih ini bisa melemahkan efektivitas keduanya.

Joha tidak menolak semangat pendirian banyak unit usaha di tingkat desa. Sebaliknya, ia menilai makin banyak entitas ekonomi yang lahir, makin besar potensi ekonomi lokal. Namun, ia menekankan pentingnya sistem yang tertata dan pengawasan yang melekat.

“Banyak unit usaha itu bagus, tapi sistemnya harus benar. Pemerintah tidak bisa lepas tangan setelah program diluncurkan,” ujarnya.

Dalam pandangannya, tugas pemerintah tidak hanya berhenti pada peluncuran dan peresmian. Lebih penting adalah membina, mengawasi, dan mengevaluasi, perkembangan unit usaha desa agar benar-benar menyentuh kebutuhan warga dan tidak mati suri setelah beberapa bulan berjalan.

“Kalau tidak dikawal, koperasi hanya tinggal nama. Peran pembinaan itu tidak boleh ditinggalkan,” tandas politisi Partai NasDem itu. (Liz/adv)