Samsun Wakil Ketua DPRD Kaltim ” Samarinda Sudah Tidak Layak Menjadi Ibu Kota Provinsi “

Penulis : DAS

Editor : Redaksi 02

Samarinda,lensaborno.id-– Selama sepekan, selama idul fitri 1441 H, beberapa wilayah di Kota Samarinda, terendam air, setinggi dada orang dewasa, akibat dari tingginya curah hujan. Adapun daerah yang dilanda banjir sejak sehari sebelum hari raya Idul Fitri kemarin tersebar di Kecamatan Samarinda Utara, Sungai Pinang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, hingga ke Kecamatan Palaran dengan total KK yang terdapampak sekitar 13.706 (sumber BPBD).

Kondisi ini membuat Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun angkat bicara, Ia mengatakan bahwa Samarinda, setiap turun hujan dengan instensitas tinggi, persoalan banjir selalu menghantui warganya yang tinggal di beberapa titik di Samarinda yang memang rawan banjir.

“Saya melihat kota ini mengalami kelebihan beban dari banyaknya persoalan kota. Banjir ini adalah persoalan klasik dari musim kemusim setiap hujan turun, terlebih dengan intensitas tinggi, Kompleksitas permasalahan banjir tentu harus dilihat secara serius, semakin tahun bukannya semakin berkurang justru semakin parah dan meluas. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat terus-terusan menerima kerugian akibat banjir ini” pungkasnya kepada wartawan lensaborneo saat dihubungi pada Sabtu ( 30/05/2020 )

Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda dalam laporannya menyampaikan wilayah terparah terdampak banjir adalah Kecamatan Sungai Pinang dengan jumlah warga terdampak 8.368 KK atau 28.908 jiwa. dan terparah kedua kecamatan Samarinda Utara dengan warga terdampak 3.310 KK atau 11.552 jiwa.

Samsun panggilan akrabnya menambahkan juga,bahwa Kota Samarinda, ini tidak layak menyandang predikat sebagai ibu kota provinsi. Penduduk Kalimantan Timur ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Samarinda karena wajah kaltim ada di kota ini terlebih sebagai ibu Kota Provinsi.

“Saya melihat ada dua faktor yang menjadi argumentasi mendasar terkait banjir di kota ini, yakni faktor alam seperti tingginya curah hujan, topografi wilayah, pasang surut air sungai Mahakam, dan lain-lain. Faktor kedua adalah manusia, utamanya bersumber pada unsur pertumbuhan penduduk akan diikuti peningkatan kebutuhan infrastruktur, pemukiman sampai pada memungkin kurang baiknya drainase atau paret saluran air menuju ke sungai dan waduk, belum lagi ditambah aktifitas tambang secara berlebih yang tak terkendali turut memperburuk kualitas lingkungan Samarinda ” Ungkapnya.

Terlepas dari persoalan tersebut, sambung Samsun, yang merupakan anggota DPRD Kaltim 2 periode ini , mengatakan perlunya mengurangi beban kota, pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi atau ibu kota provinsi jadi solusi, selain karena banjir, hal ini untuk memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dan mengurangi kemacetan akibat kepadatan jumlah penduduk ke depan.

Selain itu, Kata Samsun, kebutuhan penataan kota sebagai antisipasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi akibat pertumbuhan infrastruktur, mendistribusikan penduduk kota ini agar tidak terkonsentrasi pada pusat kota sebagaimana saat ini, sekaligus mengantisipasi potensi yang lebih besar sebelum Ibu Kota Negara benar-benar pindah di Bumi Kalimantan Timur. Ia jug menyarankan sudah selayaknya Pemerintahan Provinsi dapat pindah ke daerah pinggiran yang berada di Samarinda.

” Pusat pemerintahan provinsi, Saya lihat dapat dipindahkan di pinggiran kota Samarinda atau memilih area baru di Kabupaten lain yang letaknya starategis dan mendukung konsep Smart city sebagai jawaban atas tantangan jaman kedepan, ” tutupnya saat dihubungi via telefon seluler.