Sungai Merdeka Dikepung Tambang dan Tercemar, Oknum Aparat Disinyalir Sengaja “Bermain” Menggerus Tanah Pemakaman

Redaksi: 02

Reporter: Samuel

Lensaborneo.id –Kondisi kawasan Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini kian mengkhawatirkan. Efek dari galian emas hitam disebut merusak lahan pemakaman umum setempat. Mempengaruhi sungai yang selama ini ini menjadi sumber utama air bersih untuk warga sekitar.

Hal ini dibeberkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Samsun. Ia mengaku telah lama memantau kegiatan pertambangan itu. Samsun mengatakan bahwa seluruh warga yang berada di kawasan Sungai Merdeka itu telah lama menerima dampak dari kegiatan tambang ini.

“Saya miris dan prihatin, di satu sisi masyarakat sedang berlomba lomba memperbaiki jalan, disisi lain ada ada juga dengan senang hati dengan gembira mencari keuntungan diatas jalan tersebut dengan merusaknya,” sebut Samsun pada awak media, saat ditemui di sela-sela Rapat Paripurna DPRD Kaltim pada Senin (4/1/2021).

Padahal, Samsun mengatakan warga setempat telah berupaya mencari air bersih dengan cara mengeruk waduk dan membuat sungai. Namun kehadiran kegiatan tambang tersebut membuat upaya warga mencari air bersih terancam gagal.

“Ada pihak lain yang kontradiktif. Mereka justru merusak lingkungan diatasnya sehingga waduk dan sumber mata air masyarakat disitu tertimbun. Ini kan tidak baik, tidak etis menurut saya dan tidak elok lah,” lanjutnya.

Politisi partai PDI Perjuang itu merinci ada tiga titik lokasi lahan tambang yang beraktivitas di sekitaran wilayah Sungai Merdeka. Kendati demikian, ia mengaku belum mengetahui siapa pemilik tambang yang legalitasnya juga patut dipertanyakan.

“Saya gak tau siapa penambangannya, saya berharap aparat bertindak tegas agar ini terjaga. Apalagi disana calon Ibu Kota Negara (IKN). Sayang sekali kalau calon IKN carut marut, gak punya sumber cadangan air baku, air bersih kan repot. Legal mungkin IUPnya tapi ijin operasionalnya saya yakin itu tidak resmi, pasti menyalahi karena aturan pertambangan sudah jelas. Minimal harus berjarak 500 meter dari fasilitas umum.” tegas Samsun.

Selain itu, Anggota DPRD Daerah Pilihan (Dapil) Kukar ini meyakini, hingga saat ini tak ada satupun warga yang berani melaporkan secara resmi kepada pihak berwajib, lantaran ada oknum aparat yang diduga ikut terlibat dalam aktivitas tambang tersebut.

“Masyarakat ini tidak berani melapor, ini hasil temuan saya dilapangan. Tidak berani melapor kepada siapapun termasuk kepada dewan bahkan aparat, karena mohon maaf, mohon ijin ini hasil temuan saya di masyarakat. Mereka takut karena banyak yang backing,” jelasnya.

Karenanya, Samsun berharap agar warga yang merasa dirugikan atas aktivitas tambang batubara ini, tak perlu merasa takut dan khawatir untuk melaporkan dampak buruk yang timbul.

“Aparat tidak bertindak juga karena tidak adanya laporan resmi dari masyarakat. Tapi ada atau tidak adanya laporan resmi, ini informasi sudah jadi rahasia umum. Bahwa disitu ada aktifitas pertambangan yang sporadis merusak alam dan pemakaman, merusak sumber air dan sebagainya,” tutupnya.