Minggu, Januari 25, 2026
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
  • Redaksi
  • Legalitas
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
LensaBorneo.com
Advertisement
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
No Result
View All Result
Lensaborneo.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
  • Opini & Publik
APBD Kaltim 2021 Resmi Diteken, Jumlahnya 11,61 Trilliun

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK

Makmur HAPK : Pokir Anggota Dewan Harus Tepat Sasaran dan Langsung Menyentuh Level Masyarakat

21/03/2021
in Advertorial, Berita Daerah, DPRD Kaltim, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda

Lensaborneo.id, Samarinda – Terkait program pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kaltim, Makmur HAPK mengharapkan tepat sasaran dan dapat menyentuh lapisan masyarakat.

 

“Harapan kita agar Pokir tepat sasaran, sehingga yang kita turunkan betul-betul sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri, ” ujar Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK.

 

Secara aturan, terang Legislatif senior dari partai berlambang pohon beringin ini menyebut, DPRD Kaltim berhak menganggarkan pembangunan, yang mana tidak dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, yakni melalui Pokir masing-masing anggota dewan.

 

” Harus dipahami oleh Pemerintahan Provinsi, bahwa kita berhak jika ada sesuatu yang dipandang dalam pembangunan kurang tepat. Maka kita akan sampaikan,” terangnya.

 

Disebutkan Makmur HAPK, dalam pelaksanaan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dengan Pemerintah Provinsi Kaltim dibuat beberapa rumusan bersama, terkait batasan anggaran tertentu masing-masing instansi.

 

” Melalui Pokir, kita sentuh mereka. Itu wajar dan boleh, ” tutup dia.

Penulis : Handoko

Editor : Ony

 

 


Berita Terkait

Perumda Tirta Kencana Samarinda Sosialisasikan Penyesuaian Tarif Air Minum

BI Kaltim Bertemu Media, Paparkan Ekonomi Terkini

Tags: Humas DPRD Prov Kaltim
Share196Tweet123
Previous Post

Tahun Ajaran Baru, Sekolah Tatap Muka Terbatas, Ini Harapan Ely Hartati Rasyid

Next Post

Over Kapasitas, Lapas Perempuan Tenggarong Butuh Penambahan Sarana Prasarana

Next Post
Over Kapasitas, Lapas Perempuan Tenggarong Butuh Penambahan Sarana Prasarana

Over Kapasitas, Lapas Perempuan Tenggarong Butuh Penambahan Sarana Prasarana

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1116867
Users Today : 1230
Users Yesterday : 1808
Total Users : 1116867
Total views : 5812285
Who's Online : 15

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
  • Legalitas
  • Berita Daerah
  • Nasional
  • Popular

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved