Serapan Anggaran Rendah, Samsun : Silva Pasti Naik

Lensborneo.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk lebih menggenjot serapan anggaran agar tidak menimbulkan Silva yang semakin tinggi di tahun 2021 ini.

Dikatakannya, sejak 3 tahun terakhir, Silva di Kaltim terus bergerak naik. Bahkan di tahun 2021 ini potensi kenaikan Silva sudah bisa terlihat. Salah satunya adalah serapan anggaran yang kurang dari 20 persen.

Masih kata Samsun, selama ini dari pihak Pemprov Kaltim selalu beralasan adanya proses administrasi yang harus dilalui untuk dapat menyalurkan bantuan keuangan kepada masyarakat. Namun, faktanya yang terjadi adalah karena rumitnya birokrasi administrasi, menyebabkan rakyat hingga saat ini belum dapat menikmati haknya sebagai masyarakat Kaltim.

“Sangat berpotensi karena ada batasan. Ini sudah bulan Juni, serapan anggaran belum sampai 20 persen. Ini yang harus diwaspadai. Saya minta pada instansi teknis untuk lebih menggenjot serapan anggaran, jangan kita terjebak pada permasalahan administratif yang harusnya bisa dicarikan inovasinya. Jika tidak bisa melakukan penyerapan anggaran maksimal, yang kasihan rakyat, tidak bisa menikmati hasil APBD,” ucapnya ditemui usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin 21 Juni 2021.

“Intinya, ini duit rakyat. Kita diserahkan hanya untuk mengelolanya saja. Namanya duit rakyat, harus kembali ke rakyat,” sambungnya.

Dikatakan anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar ini, Pemerintah adalah pihak yang diberikan amanah untuk mengelola uang rakyat, sehingga diharapkan dapat melaksanakan kerja-kerjanya sesuai apa yang diamanahkan rakyat.

“Manajemen pengelolaan ada di pemerintahan daerah. Sekarang, bagaimana manajemen pengelolaan ini bisa maksimal. Sehingga duit rakyat terserap maksimal,” tegasnya.

Disinggung mengenai potensi Silva yang meningkat di tahun 2021 terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020, Samsun membenarkan hal tersebut. Menurutnya, penyerapan yang minim hingga batas akhir APBD murni 2021 juga akan mempengaruhi Silva untuk meningkatkan. Ditambah dengan APBD perubahan tahun 2021 yang segera akan dilanjutkan.

“Pasti potensi itu ada. Yang kemarin, dari bantuan keuangan saja ada Rp 1,4 milyar yang sampai hari ini belum ada setetes pun di kabupaten/kota. Ini kalau dibiarkan dan tidak direvisi, saya khawatir Silva kita meningkat,” katanya.

Untuk itu, dia mengatakan, pihaknya akan kembali mengundang pihak-pihak terkait untuk melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) membahas masalah tersebut dalam waktu dekat. Sehingga dapat sedini mungkin untuk mendapatkan solusi sekaligus evaluasi.

“Kita mau lihat juga apa penyebabnya. Apakah ada lebih salur dari pemerintah pusat yang belum teralokasikan sebelumnya. Kalau benar, berarti itu positif bisa kita gunakan. Tapi kalau bukan karena lebih salur, semata karena kinerja yang tidak termanfaatkan, ya kita harus evaluasi dari dinas mana yang tidak bisa memanfaatkan anggaran. Nanti akan ketahuan di situ. Nanti pasti kita akan rapat RDP dengan pemerintah daerah, TAPD terkait juga yang ada kaitannya dengan penyerapan anggaran,” pungkasnya.