Kesbangpol Ajak Masyarakat Berperan Aktif dalam Penanganan Konflik Sosial.

Lensaborneo.com, Samarinda — Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan  Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur mengusung tema “Mengoptimalkan Sinergitas Dalam Meningkatkan Efektivitas Penanganan Gangguan Konflik Sosial Dalam Bentuk Deteksi Dini dan Pencegahan Dini”.

Kepala Badan Kesbangpol Kaltim,  Sufian Agus dalam sambutannya mengatakan, acara yang diselenggarakan guna menyamakan persepsi dalam menyatukan langkah dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak dengan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga Kaltim terhindar dari konflik sosial dan mampu menciptakan kerukunan dan perdamaian.

“Rakor ini  hadiri oleh unsur aparatur Kesbangpol kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Daerah dihadapkan pada sejumlah masalah yang dapat memunculkan konflik sosial, contohnya meningkatnya suhu politik menjelang Pilkada dan masih banyak lagi,” ujarnya, pada Selasa ((26/7/2022).

Dijelaskannya, sesuai dengan UU 23 tahun 2014  sebagaimana telah diubah dengan UU no.9 tahun 2015 tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan konflik guna menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan Nasional.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kewaspadaan daerah dengan berbagai kondisi dalam skala nasional maupun regional. Sehingga dapat memberikan pengaruh dalam perkembangan suatu wilayah.

“Upaya antisipasi secara dini dapat dilakukan, sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban di Kaltim,” tambahnya.

Sufian Agus juga berharap, dengan dilaksanakannya Rakor Deteksi dini dapat membantu terjalinnya koordinasi serta persamaan persepsi dalam pemantapan aparat pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi perkembangan situasi yang mengarah pada konflik sosial.

Sementaraitu,  ditemui ditempat yang sama Ketua Panitia Rakor,  Haddasa mengatakan, pemahaman terhadap penyelesaian konflik perlu adanya upaya dari pemerintah secara terus menerus. Sehingga diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik.

“Melalui momentum ini, kami berharap dapat mewujudkan keamanan persepsi serta terjalin hubungan yang harmonis. Dengan adanya kolaborasi antara pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum dalam mengantisipasi ketertiban dan pengamanan secara dini di wilayah Kaltim,” ujarnya.(Ria/YL/adv/kominfokaltim)