Samarinda, lensaborneo.com – Kebijakan pendidikan yang kerap berubah seiring pergantian kepemimpinan di tingkat pusat menjadi tantangan bagi daerah dalam menyusun program yang berkelanjutan.
DPRD Samarinda menilai bahwa ketidakpastian regulasi ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan di daerah, sehingga pemerintah kota perlu mengambil langkah lebih proaktif dalam mengembangkan sektor pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti bahwa perubahan kebijakan yang terus-menerus mempersulit daerah dalam menyesuaikan program yang telah berjalan.
“Setiap kali ada pergantian menteri, kebijakan pendidikan ikut berubah. Padahal, belum tentu kebijakan yang baru sesuai dengan kebutuhan di Samarinda,” ungkapnya, belum lama ini.
Ia menilai bahwa daripada terus bergantung pada regulasi yang tidak selalu selaras dengan kondisi di daerah, Samarinda seharusnya lebih fokus pada peningkatan infrastruktur pendidikan. Menurutnya, fasilitas sekolah yang layak menjadi faktor utama dalam mendukung proses belajar-mengajar yang efektif.
“Kita tidak boleh lagi melihat sekolah yang kebanjiran, atap kelas yang rusak, atau bangunan yang hampir roboh. Ini bukan soal kebijakan pusat, ini tanggung jawab kita di daerah,” ujarnya.
DPRD Samarinda juga mendorong pemerintah kota untuk lebih mandiri dalam mengelola anggaran pendidikan. Dengan pengelolaan yang tepat, anggaran daerah bisa lebih maksimal digunakan untuk memperbaiki sarana sekolah dan memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
“Kita perlu kebijakan yang lebih fleksibel di tingkat daerah. Jangan hanya menunggu arahan dari pusat, tapi juga harus berinisiatif sendiri untuk memastikan pendidikan di Samarinda berjalan dengan baik,” tandasnya
Dengan langkah yang lebih proaktif dari pemerintah kota, diharapkan sektor pendidikan di Samarinda bisa berkembang tanpa harus selalu terdampak oleh perubahan kebijakan pusat. Hal ini juga akan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan haknya untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman. (Liz/adv)