Anwar Sanusi Akui Desa Sudah Dukung Ketahanan Pangan

SAMARINDA,LENSABORNEO.COM – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi mengaku desa-desa di Provinsi Kaltim sudah mendukung kebijakan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan mewujudkan kemandirian pangan.

“Semua desa di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga Oktober 2023 telah membangun 176 sarana dan prasarana (sapras) ketahanan pangan, demi kemandirian pangan,” ujar Anwar Sanusi Ketika dikonfirmasi, di Samarinda, Selasa (7/11/2023).

Pembangunan sapras dimaksud menghabiskan anggaran Rp1,45 miliar melalui Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dari angka tersebut upah tunai total yang diterima pekerja senilai Rp937,47 juta untuk 6.410 orang jumlah warga yang terlibat dalam PKTD, yakni 3.480 pekerja laki-laki dan 2.930 pekerja perempuan.

Salah satu sarana dan prasarana yang dibangun adalah irigasi lahan pertanian. Dampaknya, sawah petani mendapat pengairan cukup guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Selain itu juga membangun sebanyak 13 kegiatan jalan pertanian dan perkebunan dengan nilai total kegiatan Rp605,35 juta dan upah pekerja sebesar Rp251,73 juta.

PKTD merupakan kegiatan yang melibatkan warga setempat sebagai tenaga kerja sehingga denyut perekonomian bergulir, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam jangka pendek, warga setempat memperoleh upah dari kegiatan di desa sehingga menggerakkan roda ekonomi keluarga yang bekerja.

Kemudian dalam jangka panjang, kegiatan PKTD membangun jalan usaha tani misalnya, berdampak pada kemudahan dan kecepatan angkutan hasil pertanian warga sehingga sektor pertanian semakin meningkat.

Perekonomian petani dan sektor pertanian, dalam jangka panjang, akan lebih meningkat dan lebih sejahtera produksi sawah mereka berkelanjutan.

Selain itu PKTD juga membangun sapras di wisata desa plus restoran satu unit dengan anggaran Rp7,28 juta, lalu jalan akses sektor perikanan sebanyak enam kegiatan senilai Rp845 juta, dengan upah pekerja warga setempat senilai total Rp115 juta.( Rif/Adv/Diskominfo Kaltim)

Sumber : DPMPD