Lensaborneo.com- Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Fuad Fakhruddin, memberikan tanggapannya terkait tantangan yang dihadapi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Samarinda.
Meskipun upaya pemerintah untuk menyediakan tempat dan fasilitas yang layak bagi para PKL telah dilakukan, masalah-masalah baru terus muncul seiring waktu.
“Masalah PKL ini bukan hanya merupakan isu lokal di Samarinda, tetapi juga terjadi di berbagai daerah lain. Hampir semua wilayah menghadapi masalah serupa terkait pengelolaan PKL,” terang Fuad.
Ia menilai, meskipun banyak daerah telah memberikan fasilitas dan lokasi khusus untuk PKL, masalah seringkali masih timbul karena kurangnya koordinasi dan pengawasan.
Ia juga menekankan bahwa pemilihan lokasi berjualan harus dilakukan dengan hati-hati, dan setiap lokasi harus memiliki koordinator yang bertanggung jawab atas kelancaran operasional.
Menurutnya ketegasan pemerintah penting dalam menegakkan aturan terkait PKL. Ia berpendapat bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah kota, koordinator lokasi, dan para PKL itu sendiri adalah kunci untuk menyelesaikan masalah yang ada.
“Harus ada koordinasi yang efektif dan tindakan tegas dari pemerintah, kami berharap masalah PKL di Samarinda dapat diatasi dengan lebih baik. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi semua pihak, termasuk para pedagang dan masyarakat,” paparnya
Fuad berharap langkah-langkah tersebut akan membawa perubahan positif dan menyelesaikan permasalahan PKL yang telah lama menjadi sorotan di kota ini.
“Bersama-sama kita mencari solusi yang berkelanjutan dan efektif dalam mengelola keberadaan PKL di Samarinda,” tutupnya. (Liz/adv)