DPRD Samarinda Tekankan Penanganan Kawasan Kumuh dan Penerangan Jadi Prioritas Disperkim

SAMARINDA,LENSABORNEO.COM – DPRD Kota Samarinda melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPj 2024 terus mengintensifkan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah. Kali ini, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) menjadi mitra kerja yang diundang dalam agenda rapat dengar pendapat yang digelar di Ruang Rapat Utama lantai 2, Selasa (22/4/2025).

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, memimpin langsung jalannya pertemuan. Dalam keterangannya, Deni menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan program Disperkim selama tahun 2024, terutama yang berkaitan dengan upaya penanganan kawasan kumuh dan penerangan jalan umum (LPJU) di permukiman warga.

“Kita menyoroti penggunaan anggaran sekitar Rp112 miliar yang dikelola Disperkim tahun lalu. Fokus kita bukan hanya pada serapan anggaran, tetapi juga sejauh mana program-program itu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah kumuh,” ungkap Deni.

Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah berakhirnya program KOTAKU yang sebelumnya menjadi andalan dalam penanganan kawasan kumuh. Dengan luas kawasan kumuh yang masih mencapai sekitar 70 hektare, DPRD meminta agar ada strategi lanjutan yang lebih konkret dari pemerintah kota.

“Jangan sampai setelah program pusatnya selesai, penanganan kawasan kumuh ini juga berhenti. Padahal kondisi di lapangan masih banyak yang perlu ditangani, baik melalui perbaikan rumah layak huni maupun infrastruktur pendukung lainnya,” ujarnya.

Selain itu, Deni juga mengangkat persoalan minimnya penerangan di sejumlah kawasan permukiman. Ia menilai masih banyak titik yang belum terjangkau LPJU, yang berdampak pada kenyamanan dan keamanan warga.

“Kami minta Disperkim lebih memperhatikan wilayah yang masih gelap. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menyangkut keselamatan. Memang kendalanya selalu soal anggaran, tapi ini harus tetap jadi prioritas,” tegasnya.

Meski begitu, Deni mengapresiasi adanya tambahan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp201 miliar, yang sebagian besar berasal dari bantuan keuangan dan pokok pikiran dewan. Ia berharap anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Harapan kami, dengan tambahan anggaran itu, Disperkim bisa bekerja lebih optimal. Fokuskan pada perbaikan kawasan kumuh dan penerangan, karena itu dua masalah yang paling banyak kami temukan di lapangan,” pungkasnya.(adv)