Lensaborneo.com- Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Fuad Fakhruddin, memberikan perhatian khusus terhadap implementasi sistem parkir non tunai di kota ini.
Ia mengamati bahwa meskipun program ini telah berjalan cukup lama, efektivitasnya masih rendah karena masyarakat belum sepenuhnya beralih dari kebiasaan pembayaran parkir secara tunai.
Fuad menekankan pentingnya sektor parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Samarinda, mengingat banyaknya titik parkir di tepi jalan.
Namun, menurutnya, keberhasilan program parkir non tunai ini bergantung pada kesiapan masyarakat untuk menerima dan menggunakan sistem digital yang sejalan dengan konsep Smart City yang sedang dikembangkan oleh kota.
“Eedukasi dan sosialisasi mengenai parkir non tunai, khususnya oleh juru parkir (jukir) di lapangan, masih sangat kurang,” ujarnya.
Ia berpandangan bahwa jukir seharusnya secara proaktif mengarahkan masyarakat untuk membayar non tunai tanpa harus diminta.
Fuad mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda untuk meningkatkan pengawasan terhadap jukir, terutama di lokasi-lokasi yang telah diprioritaskan untuk pembayaran non tunai.
“Edukasi terhadap masyarakat harus lebih intensif dilakukan agar mereka terbiasa dengan sistem pembayaran ini,” tegasnya.
Dishub Kota Samarinda juga menurutnya harus lebih giat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan membina jukir agar mereka bisa melakukan sosialisasi langsung.
Politisi Gerindra itu percaya bahwa dengan edukasi yang konsisten dan peran aktif jukir dalam mengarahkan masyarakat, kebiasaan membayar parkir non tunai dapat terbentuk dengan baik di Samarinda.
“Masyarakat bisa terbiasa, asal edukasinya rutin dan jukirnya juga harus dibina untuk memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat,” pungkasnya. (Liz/adv)