Forum Bapenda Kukar 2025 Dorong Optimalisasi PAD

Kukar.Lensaborneo.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan menggelar Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, pada Jumat (14/3/2025) di Ruang Rapat Martadipura, Kompleks Perkantoran Bupati Kukar.

Forum ini dihadiri oleh Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Kepala dan jajaran Bapenda Kukar, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kukar, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Agenda utama forum ini adalah mencari solusi konkret untuk mengoptimalkan sektor-sektor yang dapat meningkatkan PAD Kukar.

Sekda Sunggono menegaskan bahwa salah satu langkah penting dalam meningkatkan PAD adalah mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) yang tidak berjalan efektif, seperti Perda rumah walet.

“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama agar meningkatkan PAD,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah agar lebih produktif. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dimaksimalkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan dan migas.

“Forum ini juga menjadi ajang kolaborasi antar-OPD agar memiliki visi yang sama dalam pembangunan daerah,” jelas Sunggono.

Forum ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga diharapkan menghasilkan langkah konkret. Unsur OPD, DPRD, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan terhadap rencana kerja perangkat daerah.

Beberapa output yang diharapkan dari forum ini meliputi dokumen hasil kesepakatan, berita acara, serta rekomendasi tindak lanjut. Selain itu, rencana aksi untuk memastikan implementasi hasil forum juga menjadi perhatian utama.

“Dari kegiatan ini saya berpesan agar sinergi antar perangkat daerah semakin diperkuat. Tingkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program yang membutuhkan kerja sama lintas sektor dan segera lakukan percepatan implementasi program dengan pembagian tugas yang jelas antar OPD,” tutupnya. (Adv/Kominfokukar)