Indeks Demokrasi Provinsi Kaltim terus Melorot. 7 Indikator Jadi Penyebabnya

Penulis : Lia

Editor : Redaksi 02

Samarinda, Lensaborneo.id — Jajaran Badan Kesbangpol Kaltim mengadakan pertemuan dengan anggota Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI) Kaltim untuk membahas perkembangan penilaian peringkat IDI Kaltim secara nasional tahun 2019.

Kegiatan yang digelar melalui pertemuan langsung dan secara virtual ini berlangsung di Ruang Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah (TP3D) dan di lokasi masing-masing anggota Pokja IDI.

Rapat yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, Mohammad Jauhar Efendi memaparkan sejumlah poin dari IDI Kaltim. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir dapat dikatakan Indeks Demokrasi Kaltim belum menggembirakan. Terlebih jika hal ini dibandingkan pada tahun 2015 yang mampu meraih kategori baik dan peringkat tiga nasional.

Lebih lanjut ia memaparkan bahwa posisi IDI Kaltim secara nasional dari tahun-tahun selanjutnya yakni 2016, 2017 dan 2018 tak pernah lagi sebaik tahun 2015. Selama 3 tahun itu posisi IDI Kaltim belum berajak dari posisi 20 besar.

“Masih dengan kategori penilaian sedang, yakni posisi 13 pada 2016, kemudian peringkat 19 pada 2017 dan sedikit meningkat pada 2018 pada peringkat 16,” terangnya.

Melihat kondisi penilaian IDI pada 2019, Jauhar memprediksi kemungkinan besar poin IDI Kaltim juga menurun. Pasalnya, imbuh Jauhar, dari tujuh indikator yang bernilai buruk, terdapat penilaian yang nol. Itu artinya poin Kaltim akan berkurang tiga.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian kita semua, terutama sejumlah pihak yang memiliki tanggungjawab pada tujuh indikator tersebut, yakni jajaran kabupaten/kota, sekretariat DPRD Kaltim, sekaligus kinerja anggota dewan, Bappeda Kaltim, sejumlah Parpol dan berbagai OPD perdukung lainnya,” ucapnya.

Dengan pertemuan ini, diharapkan memberikan kesadaran bagi semua pihak untuk lebih fokus dan serius lagi memperbaiki kenerja, terutama yang berkaitan dengan tujuh indikator yang berkategori buruk.

Adapun tujuh indicator yang berkategori buruk tersebut

1. Indikator 4 Ancaman Penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebangsaan berpendapat
2. Indikator 15, Presentase perempuan terpilih terhadap total anggaran DPRD Kaltim
3. Indikator 16 Demonstrasi / mogok yang bersifat kekerasan
4. Indikator 21 Perda yang merupakan inisiatif DPRD
5. Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif
6. Indikator 23 Kegiatan Kaderisasi yang di lakukan Parpol peserta pemilu
7. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah

Dan Indikator – indikator ini, sangat memerlukan perhatian khusus dari semua untuk meningkatkan Kinerja demokrasi