Samarinda, lensaborneo.com – Pemerintah Kota Samarinda didorong untuk memastikan kesiapan anggaran dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama mengingat belum adanya kepastian pendanaan dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menyoroti bahwa meskipun APBD telah mengalokasikan 6,5 persen anggaran untuk program ini, belum ada kepastian apakah jumlah tersebut mencukupi kebutuhan keseluruhan.
“APBD memang sudah menyiapkan anggaran, tapi kita masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Kalau belum ada petunjuk teknisnya, bagaimana kita bisa memastikan program ini berjalan dengan baik?” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya strategi yang matang dalam pelaksanaan program agar tidak mengganggu pos anggaran lain yang juga menjadi prioritas daerah.
“Kalau seluruh pembiayaan harus ditanggung APBD, tentu ada dampaknya terhadap program-program lain. Makanya, pemerintah pusat harus segera memberi kejelasan agar tidak menambah beban daerah,” tambahnya.
Sani menegaskan bahwa DPRD Samarinda tetap mendukung program MBG karena manfaatnya bagi masyarakat, tetapi koordinasi dengan pemerintah pusat perlu diperkuat agar tidak ada kendala dalam realisasinya.
“Kami ingin program ini berjalan lancar dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tetapi pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa pelaksanaannya tidak memberatkan anggaran yang sudah ada,” tegasnya.
Dengan belum adanya kepastian dari pemerintah pusat, Pemkot Samarinda diharapkan dapat mencari solusi terbaik agar program MBG tetap dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Liz/adv)