Samarinda,Lensaborneo.com – Dalam Rangka Pelaksanaan Kewaspadaan dan pencegahan potensi konflik sosial yang terjadi dimasyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim melaksanakan Rapat Koordinasi Deteksi Dini dengan mengundang Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Kaltim serta Forkopimda di Hotel Aston Lantai 17, Selasa (14/11/2023).
Dihadiri beberapa PD dilingkungan Pemprov Kaltim, Badan Intelijen Negara (BINDA) Daerah Kaltim serta unsur forkopimda.
Kabid Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Hj. Ratna menuturkan deteksi dini pencegahan konflik perlu dilaksanakan antar pemangku kebijakan. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi kejadian konflik yang lebih besar. Selain itu, mampu meningkatkan koordinasi antar stake holders yang ada di masyarakat.
Dijelaskannya ada beberapa Permasalah di Kabupaten Kota, salah satunya klaim lahan salah satu perusahaan di Kota Bontang. Untuk permasalahan di daerah tersebut, Kesbangpol Kaltim telah melakukan beberapa upaya yakni sudah dilakukan monitoring ke Kesbangpol Kota Bontang
“Pemkot Bontang juga telah melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak yang bersengketa. Kemudian Pemerintah Kota Bontang menindaklanjuti dengan pertemuan Ke Pemerintah Kabupaten Kukar terkait permasalahan tersebut,”terang Ratna.
Ratna mengungkapkan juga di Kabupaten Kutai Kertanegara yakni perkembangan kegiatan perambahan hutan di Taman Hutan Bukit Soeharto. Beberapa potensi permasalahan juga ditemukan oleh Pemprov Kaltim ditengah tahun tahun politik menjelang Pemilu 2024.
Salah satunya beredar Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan untuk mendukung salah satu calon Presiden (Capres) di media sosial yakni twitter.
“Untuk itu dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan rencana aksi untuk tindak lanjut,”imbuhnya.(Sef/Adv/Diskominfo Kaltim )
Users Today : 80
Users Yesterday : 1001
Total Users : 865800
Total views : 4851093
Who's Online : 19