Samarinda.lensaborneo.com – Komisi II DPRD Kota Samarinda menggelar rapat hearing dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, yang menyoroti sejumlah permasalahan terkait anggaran dan kebijakan sektor pariwisata serta perhubungan.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Iswandi mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya perhatian terhadap sektor pariwisata di Kota Samarinda. Ia menyebutkan bahwa selama menjabat sebagai Ketua Komisi II, belum pernah ada pertemuan langsung dengan Kepala Dinas Disporapar.
“Terkait pariwisata, anggarannya sangat kecil. Dari sekitar Rp64 miliar yang dialokasikan, hanya Rp4 miliar yang diperuntukkan bagi sektor pariwisata. Ini sangat timpang jika dibandingkan dengan anggaran olahraga. Bagaimana kita bisa meningkatkan pariwisata kalau anggarannya terus menurun?” ujar Iswandi. Senin (10/3/2025).
Ia pun mengusulkan agar sektor pariwisata kembali dipisahkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga, sehingga fokus pengembangan pariwisata bisa lebih maksimal. “Kalau begini terus, bagaimana kita bisa mencapai target perkembangan pariwisata di tahun 2024? Seharusnya ada evaluasi dan penguatan anggaran,” tambahnya.
Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai permasalahan parkir di Kota Samarinda yang sempat viral setelah Kepala Dinas Perhubungan ditegur oleh Wali Kota di depan umum. Iswandi menilai perlu adanya diskusi lebih lanjut terkait regulasi parkir, termasuk usulan sistem berlangganan dan pemetaan lokasi parkir potensial di kota tersebut.
“Kita perlu inventarisasi ulang tempat-tempat parkir yang berpotensi untuk dikelola lebih baik. Jika perlu, kita adakan seminar untuk membahas solusi terbaik,” pungkasnya.
Rapat hearing ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki kebijakan pariwisata dan transportasi di Kota Samarinda, guna meningkatkan kenyamanan dan daya tarik kota bagi wisatawan serta masyarakat setempat.(yn/adv)