Kamis, Juni 19, 2025
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
  • Redaksi
  • Legalitas
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
LensaBorneo.com
Advertisement
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
No Result
View All Result
Lensaborneo.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
  • Opini & Publik

KPK menjelang PILKADA ???

04/07/2020
in Opini & Publik, Popular
KPK menjelang PILKADA ???

 

Oleh : Rahmat Dermawan, S.Sos.,MM
Tenaga Ahli Pimpinan DPRD KALTIM

Samarinda – Belum hilang diingatan warga Kaltim, ketika KPK datang ke Kutai Kartanegara. Kejadian itu menyita banyak perhatian. Kala itu, juga masa di musim PILKADA.

Sebenarnya, tanggapan pun banyak pihak terlihat bersikap biasa saja, karena indikasi prilaku menyimpang di Kabupaten itu memang sudah berjalan lama. Dominasi kerja dari pihak yang mengatasnamakan pemda, namun tatarannya mereka berada di luar arena. Dikenal dengan sebuta 11 orang pemuda. Tahukan?

Berat memang menyongsong PILKADA, selain ongkos politik yang besar, juga sering menjadi musum basah para pentolan pentolan partai. Sampai hari ini, PARTAI mana sih yang mendukung cuma-cuma yang tanpa deal angka. Hal itu terlihat dengan adanya, tarik ulur rekomendasi dukungan pemimpin, bahkan banyak partai yang menutup mata demi pundi, dengan merekomendasikan pencalonan kepada yang bukan kader asal berani bayar mahal. Yang kader pun tidak bisa menghindar dengan syarat angka. Kenapa hal begini terlalu lumrah. Ini sebuah kabar burung yang sudah terbang kemana mana.

Budaya ini menurun hingga kepengurusan baru dannseterusnya, apakah bisa berakhir? Tentu saja bisa. Itu jika mau berubah

Hal ini sering di ungkapkan oleh rakyat dengan gerutuannya di atas meja angkringan.

Bahkan, gejala itu mengakibatkan, mayoritas rakyat yang di beri undangan pemilu untuk pergi ke TPS wajib disokong dengan rupiah, kebiasaan pemberian rupiah ini akhirnya menjadikan kita semua TERSANDERA. Jadi sudah barang pasti semua tahu, dari mana lahirnya para Koruptor di negeri ini.

Baik, selain membicarakan sistem kebobrokan pemilu, kita kembali ke judul di atas.

Hari ini, salah satu Kabupaten kaya di provinsi Kaltim, kembali diseruduk KPK. tidak tanggung tanggung, kepala daerah di angkut beserta beberapa pejabatnya.

Saat ini pun, Kutai Timur terlihat mencekam, bahkan suasana itu terlihat berdimensi. Tahu kenapa? Selain ada warga yang terkejut, ada kekuarga yang berduka dari para tersangka, ada juga komuditi lain yang terlihat semeringah bahkan tepuk tangan.

Kedatangan KPK saat ini, entah kebetulan, entah jadwal, entah situasi yang dianggap tepat. Namun nalar saya bertanya kuat, setiao Pilkada, KPK suka bijin kejutan ya?!

Pemberitaan penangkapan para pejabat Kutim ini, ramai di beritakan semua media lokal dan nasional. Pasalnya, Rupiah yang di mainkan lebih besar ketimbang tangkapan KPK di Kukar sebelumnya.

Dalam hal membasmi Korupsi di negeri ini, saya sebagai anak negeri, sudah barang pasti sangat menudukung kerja kerja pemberantas Korupsi. Dan tentu kita dukung langkahbKPK itu dalam kerja pemberantasan yangbterindikasi pidana, yang masih marak di negeri ini.

Maka, benang merahnya adalah ongkos politik. Jika PILKADA masih melulu soal angka maka, sampai kapanpun kita akan di hantui KPK, sulit menemukan mereka yang gigih bekerja lalu diminta tak menyentuh nilai dan angka dari uang negara yang ia kelola, pemberantasan KORUPSI memang harus berpersepsi sama, jangan orang daerah di jadikan sapi perahan JAKARTA yang akhirnya kita sendiri beresiko masuk PENJARA.


Berita Terkait

Dua Kandidat Ketua PWI Kaltim Bakal Bertarung di Konferensi Provinsi

Pemilihan RT 52 Jalan Proklamasi Diikuti Antusias Warga

Share196Tweet123
Previous Post

GEPAK Kaltim Tolak RUU HIP, Inginkan BPIP Ada di Daerah

Next Post

Hetifah Bagi Ribuan APD untuk 10 RS Rujukan di Kaltim

Next Post
Hetifah Bagi Ribuan APD untuk 10 RS Rujukan di Kaltim

Hetifah Bagi Ribuan APD untuk 10 RS Rujukan di Kaltim

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

828031
Users Today : 690
Users Yesterday : 457
Total Users : 828031
Total views : 4584870
Who's Online : 8

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
  • Legalitas
  • Berita Daerah
  • Nasional
  • Popular

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved