Lewat Koperasi Merah Putih, Kukar Pacu Desa Jadi Motor Ekonomi Daerah

Kukar.Lensaborneo.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengakselerasi upaya pemberdayaan ekonomi desa melalui penguatan kelembagaan koperasi berbasis potensi lokal. Melalui program nasional bertajuk Koperasi Merah Putih, seluruh desa dan kelurahan di Kukar ditargetkan memiliki koperasi berbadan hukum sebelum akhir Mei 2025.

Program ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mendorong penguatan peran desa sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Pemerintah daerah pun menyambut dengan langkah cepat, menyiapkan strategi terintegrasi agar koperasi desa benar-benar bisa menjadi instrumen kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa sinergi lintas sektor telah dibangun sejak dini untuk memastikan proses pembentukan koperasi berjalan lancar.

“Kami sudah intensif berkoordinasi dengan para kepala desa dan lurah lewat rapat-rapat daring yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kukar. Antusiasme desa sangat tinggi,” ujar Arianto di Tenggarong, belum lama ini.

Menurutnya, dari total 193 desa dan 44 kelurahan di Kukar, sebagian besar kini sudah dalam proses mengurus legalitas koperasi, yakni akta notaris dan pengesahan badan hukum. Ini menjadi langkah penting, karena koperasi yang sah secara hukum akan mendapat pendampingan resmi dari pemerintah.

“Mulai Juni 2025, koperasi yang sudah berbadan hukum akan langsung mendapatkan pendampingan intensif. Tidak hanya soal penguatan manajemen, tetapi juga aspek teknis usaha,” jelas Arianto.

Setelah tahap pendampingan, rencananya Presiden RI akan meluncurkan program ini secara nasional pada Juli 2025. Kemudian koperasi-koperasi desa ditargetkan mulai beroperasi penuh antara Agustus hingga Oktober 2025.

“Kami tidak ingin koperasi hanya berdiri di atas kertas. Yang lebih penting adalah bagaimana koperasi bisa benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa,” imbuh Arianto.

Konsep dasar yang diusung dalam Koperasi Merah Putih adalah pengelolaan potensi lokal secara mandiri. Desa-desa di Kukar yang kaya dengan sektor unggulan—baik pertanian, perikanan, peternakan, maupun produk-produk UMKM—didukung agar dapat mengelola asetnya lewat koperasi.

“Koperasi memberi keleluasaan bagi desa untuk mengelola usahanya sendiri. Ini sejalan dengan semangat kemandirian desa dan penguatan ekonomi rakyat,” tambahnya.

Untuk memperkuat daya saing, pemerintah pusat menjanjikan bantuan modal awal senilai Rp3 miliar bagi tiap koperasi yang terbentuk. Dana ini diberikan sebagai pinjaman lunak dengan tenor enam tahun dan bunga sangat rendah.

“Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh desa. Modal awal itu akan menjadi pemicu bagi lahirnya usaha-usaha produktif di desa,” kata Arianto.

Dalam skema pendampingan, kepala desa berperan penting sebagai motor penggerak di lapangan. Mereka dituntut bisa menggerakkan masyarakat agar koperasi yang terbentuk benar-benar dikelola secara profesional dan berbasis kebutuhan riil.

“Struktur pendampingan di daerah dipimpin langsung oleh Bupati Kukar. Tim teknis melibatkan Sekda, DPMD, Dinas Koperasi dan UKM, Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat. Kami ingin memastikan koperasi yang lahir benar-benar sehat dan berdaya,” tegas Arianto.

Lebih jauh, program ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan otonomi desa secara nyata. Dengan adanya koperasi, desa bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga produsen inovasi yang memperkuat pembangunan daerah.

“Kami ingin desa jadi motor pembangunan, bukan sekadar penerima program pusat. Melalui koperasi, desa bisa membangun ekonomi yang berdikari,” kata Arianto menegaskan visi jangka panjang Pemkab Kukar.

Dengan sinergi yang solid, Kukar berharap dalam beberapa tahun ke depan akan lahir koperasi-koperasi desa yang tangguh. Bukan hanya sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan kelembagaan desa.

“Kalau koperasi dikelola dengan benar, ini bisa jadi kekuatan besar untuk membangun desa yang mandiri, sejahtera, dan tahan banting terhadap krisis apa pun,” pungkas Arianto. (Adv/Kominfokukar)