Jumat, Juni 20, 2025
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
  • Redaksi
  • Legalitas
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
LensaBorneo.com
Advertisement
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
No Result
View All Result
Lensaborneo.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
  • Opini & Publik

Pendaftaran Sekolah SMA Jalur Zonasi Dinilai Kurang Efektif di Kaltim

25/05/2022
in Advertorial, Berita Daerah, Kominfo Kaltim, Kota Samarinda
Pendaftaran Sekolah SMA Jalur Zonasi Dinilai Kurang Efektif di Kaltim

Lensaborneo.com, Samarinda — Jalur zonasi menjadi salah satu syarat masuk anak didik ke sekolah negeri, namun hal ini dinilai kurang efektif oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yakub.

Ditemui di ruang kerjanya, kantor DPRD Kaltim pada Rabu (25/05/2022) Rusman Yaqub memberikan komentar tentang pendaftaran jalur zonasi yang menurutnya kurang cocok untuk wilayah Kaltim.

Menurutnya, pendaftaran jalur zonasi ini tidak bisa berjalan lancar di Kaltim, dikarenakan jumlah siswa yang lulus SMP dengan jumlah ruang belajar atau jumlah sekolah SMA/SMK sangat tidak seimbang. Pasalnya, siswa lulusan SMP semakin tahun semakin bertambah dan jumlah SMA/SMK negeri tidak cukup untuk menampung semua siswa tersebut.

“Jumlah siswa yang masuk itu tidak seimbang, khususnya Balikpapan dan Samarinda. Di kota Samarinda jumlah kelulusan SMP tidak sesuai dengan kapasitas sekolah di SMA, apalagi di Balikpapan jumlah SMA/SMK hanya sembilan sekolah saja,” ucap Rusman.

Rusman Yaqub mengatakan bahwa khususnya pada wilayah Balikpapan dan Samarinda masih kekurangan ruang belajar. Selain sekolah negeri, Rusman juga menyebutkan sekolah swasta, tetapi tidak semua sekolah swasta dapat bersaing dengan sekolah negeri.

“Kecuali sekolah swasta dapat meningkatkan daya saing, karena tidak semua sekolah swasta dapat bersaing dengan sekolah negeri, jadikan harus kita pertimbangkan,” tegasnya.

Kemudian untuk pendaftaran jalur zonasi, Rusman menanggapi bahwa tidak semua kecamatan yang ada di Kaltim memiliki SMA/SMK, dan ini yang menjadi masalah di Kaltim. Rusman juga menambahkan bahwa apabila ada sekolah terdekat, tetapi tidak termasuk kawasan suatu kecamatan maka siswa juga tidak bisa masuk ke sekolah tersebut.

“Dan untuk saat ini mengenai peraturan pendaftaran sekolah sistem zonasi ini, maka belum tentu setiap kecamatan memiliki sekolah SMA, contoh di Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Ilir dan Sambutan. Kemudian di Balikpapan itu memang jumlah sekolah negeri hanya ada 9 untuk SMA dan SMK, jadi memang tidak berimbang,” ucapnya.

Pendaftaran sekolah juga dilakukan secara offline, hal ini mempermudah seleksi siswa, selain jalur zonasi juga ada tiga jalur lainnya yaitu, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur pemindahan orang tua dengan kepentingan kerja.

Siswa yang mendaftar jalur zonasi juga akan diseleksi kembali, mengingat kuota setiap sekolah yang menerima jalur zonasi hanya sebesar 30 persen, apabila siswa tersebut memiliki prestasi maka otomatis masuk kedalam jalur prestasi, dan apabila tidak memiliki prestasi maka akan dipersilahkan  ke sekolah lainnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan,  kepada seluruh sekolah negeri yang ada di Kaltim untuk tidak menolak siswa afirmasi, sepanjang siswa tersebut dapat membuktikan bahwa dirinya termasuk siswa tidak mampu.

 

“Kadang-kadang sekolah terdekat tidak termasuk dalam zonasinya, itulah yang kita minta pada pemerintah bahwa melalui zonasi itu supaya pemerintah bijak,” ucap Rusman.( Adv/Kominfo).

Penulis : Nia

Editor  : Yul

 


Berita Terkait

Sinergi MBS dan Blue Sky Group Hadirkan Identitas Kalimantan Timur di Jantung Jakarta

Transportasi Umum Belum Mendukung, DPRD Samarinda Dorong Pemkot Atasi Masalah ini Bersama

Tags: Komisi IV DPRD Kaltim
Share196Tweet123
Previous Post

Berlakukan Sistem Karantina, untuk Ternak yang masuk ke Kaltim

Next Post

Komisi IV Lakukan Rapat Bersama Disdikbud Kaltim Terkait PPDB

Next Post
Komisi IV Lakukan Rapat Bersama Disdikbud Kaltim Terkait PPDB

Komisi IV Lakukan Rapat Bersama Disdikbud Kaltim Terkait PPDB

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

828846
Users Today : 728
Users Yesterday : 777
Total Users : 828846
Total views : 4591473
Who's Online : 16

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
  • Legalitas
  • Berita Daerah
  • Nasional
  • Popular

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved