Penyampaian Jawaban Wali Kota Pada Rapat Paripurna DPRD .

Lensaborneo.com, Balikpapan — Rapat Paripurna DPRD Balikpapan tentang
Jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ( APBD-P)Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna pada hari Senin (18/09/2023).

Walikota diwakili oleh Sekretaris Daerah Muhaimin dan turut dihadiri unsur Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dihadiri anggota DPRD sebanyak 33 orang.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Budiono didampingi Wakil Ketua Sabaruddin Panrecalle dan Subari. Dalam kesempatan tersebut Budiono mengatakan rapat ini terkait APBD Perubahan tahun 2023.
“Ada beberapa poin yang pertama terkait permasalahan banjir.

Tadi disampaikan titik-titik banjir. Kalau menurut jawaban Wali Kota di tahun 2023. Ini sudah berkurang,” ujarnya.
Diharapkan di tahun 2024 nanti sampai di titik banjir itu tinggal 30 persen. Sedangkan [ada tahun ini masih 49.

Sedangkan pelayanan air bersih disampaikan bahwa juga terkendala distribusi PDAM. Sedangkan terkait dengan penyertaan modal di tahun 2023 ini Pemerintah Kota belum bisa melaksanakannya.

“Penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah, baik Perusda maupun PDAM belum dapat dilakukan. Ini karena ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan kita ada penyertaan modal harus ada kajian dahulu,” jelasnya.

Menurutnya, pada rapat kali ini secara normatif yang lain sama. Tetapi terkait penambahan di proyek multiyears daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal akan menggunakan tambahan anggaran sekitar Rp 80 miliar.

“Nanti fraksi-fraksi berharap untuk menanyakan karena ketika di pembahasan kemarin angkanya tidak segitu. Cuma kalau disini disampaikan karena ada dana transfer dari Pusat maka ditambahkan. Diambilkan dana transport dari Pusat saat pembahasan belum. Kita belum tahu dana transport dari Pusat berapa karena belum ada PMK-nya saat itu. Begitu keluar dari PMK-nya ditambahkan sebagian ke Rp 80 miliar tersebut. .Tetapi fraksi-fraksi akan menanyakan totalnya Rp 80 miliar,” tutup Budiono.(Lik/ADV).