Pj Gubernur Kaltim Ingin Pembangunan IKN Harus Merata Dengan Daerah Penyangga

Lensaborneo.com, Samarinda- Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menegaskan bahwa pihaknya akan memberi dukungan penuh agar kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat sedang berlangsung dapat terus berjalan sukses dan lancar.

Akmal menyebutkan bahwa, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan kawasan sekitar IKN. Saat ini, otorita IKN dan kementerian terkait secara serius melakukan pembangunan IKN. Pertanyaannya, bagaimana dengan daerah mitra IKN?

“Harus ada orkestrasi yang bagus agar semua proses berjalan selaras. IKN dan daerah mitra,” kata Pj Gubernur Akmal Malik, Senin (6/11/2023).

Dalam kapasitas sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal mengaku bisa memahami bahwa IKN dan daerah penyangga secara administratif pasti akan terpisah.

“Tapi secara sosial, ekonomi dan kehidupan budaya, sejatinya mereka tidak bisa dipisahkan,” ungkap Akmal.

Menurut Akmal, kedua sisi (IKN dan kawasan kota penyangga) harus bersinergi dan saling mengisi dan melengkapi pada setiap sektor pembangunan.

Daerah yang menjadi mitra kawasan IKN adalah Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan, Paser, Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Dalam jangka panjang semua kabupaten dan kota di Kaltim juga akan menjadi buffer zone IKN.

“Kita harus menyiapkan blue print untuk memberi dukungan ke IKN. Tentu tidak akan sama, karena masing-masing daerah memiliki kondisi, keunggulan dan potensi yang berbeda-beda,” tegas Akmal.

“Kukar akan berkontribusi dalam membantu penyiapan pangan, Balikpapan menjadi kota jasa dan PPU akan banyak membangun kota-kota mandiri,” lanjutnya.

Kemudian, kata Akmal Malik, Harus terbangun konektivitas yang bagus antara IKN dan daerah mitra. Selanjutnya, pelayanan publik harus merata. Jika IKN tumbuh dengan baik, sementara kawasan penyangga tidak baik, maka akan terjadi disparitas yang akan menyebabkan ketimpangan dan akan menjadi masalah besar di kemudian hari.

“Akan terjadi persoalan sosial dan ekonomi akibat ketimpangan itu. Makanya sedari awal, IKN dan kawasan penyangga harus tumbuh secara bersama-sama,” ujarnya.

Karena itulah maka diperlukan peta yang jelas agar bisa diketahui siapa melakukan apa dan seterusnya.

“Mari bersinergi sesuai tupoksi kita masing-masing untuk mendukung sukses IKN. Semua stakeholder harus mendukung IKN,” serunya. (Is/Adv/Diskominfo Kaltim).