Redaksi: 02
Reporter: Samuel
Lensaborneo.id — Anggota Komisi II DRPD Kaltim Nidya Listiyono menyinggung keterlibatan DPRD Kaltim dalam penentuan jajaran direksi baru perusahaan daerah (Perusda). Hal ini sebutnya, harus dilakukan agar Dewan bisa mengontrol dan mengawasi Perusda.
“Saya minta untuk penentuan pengurus Direksi dari Perusda-Perusda yang akan datang DPRD Kaltim dilibatkan saat proses seleksi fit and proper test agar sama-sama kita bisa mengontrol sehingga tidak ada sifat eksklusif terhadap Direktur Perusda,” ujar Tyo panggilan akrabnya pada Minggu (6/12/2020) via telepon seluler.
Politisi partai Golkar ini menjelaskan mekanisme fit and proper test harus berjalan sesuai dengan strategi Pemprov untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (Pad) .
Tyo menekanpentingnya target dan evaluasi ketika jajaran direksi baru sudah terpilih.
“ 3 – 6 bulan kita evaluasi lah. Kalau kemarin-kemarin misalnya angka minus 20 kemudian turun minus 10 berarti ada progress,” jelas Tyo.
Lanjut, Tio menjelaskan bahwa Pemprov seharusnya fokus dalam pembangunan perkembangan Perusda. Ia menjelaskan, seminimalnya, dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun hasil kerja dari jajaran direksi sudah terlihat.
“Kita harus realistis dengan kondisi perusda kita hari ini. Terkait juga peluang bisnis ditengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Tetapi setidaknya harus ada progres jangan sampai stuck. Artinya bicara mungkin baru terlihat 1 hingga 2 tahun kedepan. Tapi kita bicaranya hari ini ada progress,” pungkas Sekretaris Fraksi Golkar ini.