SAMARINDA,LENSABORNEO.COM– Pemerintah Kota Samarinda terus melangkah progresif dalam mereformasi sektor kesehatan. Tahapan penting dalam skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) resmi bergulir, menandai keseriusan transformasi RSUD Inche Abdoel Moeis menjadi rumah sakit berstandar internasional.
Tahap aanwijzing yang digelar di Hotel Fugo Samarinda, Senin (28/4/2025), menjadi agenda pembahasan teknis antara panitia lelang, tim KPBU, dan pihak pemenang proyek konsorsium Plenary Asia dan Aspen Medical.
Dalam sesi ini, berbagai aspek kritikal dibahas secara mendalam, mulai dari konstruksi, pembiayaan, hingga pemenuhan izin yang selama ini belum dirinci secara detail.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang membuka kegiatan tersebut menekankan bahwa proses ini bukan hanya formalitas. Menurutnya, kehadiran para mitra dan pemangku kepentingan menjadi bukti nyata dari kekuatan kolaborasi yang dibangun.
“Tahapan ini menunjukkan kepada publik bahwa kami, Pemerintah Kota Samarinda, sangat serius. Ini bukan proyek biasa. Dukungan dari Kementerian Keuangan, PT SMI, dan Penjamin Infrastruktur Indonesia menjadi landasan kuat proyek ini berjalan,” ujar Andi Harun.
Lebih jauh, ia menyatakan bahwa transformasi RSUD IA Moeis tidak hanya menyentuh fisik bangunan. Proyek ini akan memperbaiki sistem manajemen, meningkatkan kualitas layanan, dan menghadirkan standar rumah sakit yang selama ini hanya bisa ditemukan di luar negeri atau rumah sakit swasta elite di Indonesia.
Andi Harun pun menekankan bahwa efisiensi birokrasi sangat penting untuk kelancaran proyek transformasi RSUD IA Moeis. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada hambatan administratif yang bisa mengganggu proses.
Dia juga memastikan bahwa tidak akan ada beban biaya tambahan yang tidak relevan atau prosedur panjang yang dapat menghambat investasi. Seluruh izin dan dokumen pendukung telah disiapkan dengan matang melalui koordinasi penuh dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Setelah tahap aanwijzing, pemerintah akan melanjutkan ke market sounding berikutnya dengan sejumlah lembaga keuangan dan perbankan.
“Kami sudah tahu betul kapasitas dan bonafiditas dari Plenary dan Aspen. Karena itu, kami yakin proses pembiayaan akan berjalan lancar,” tambahnya.
Target berikutnya adalah penandatanganan kontrak kerja sama, yang ditetapkan pada awal Oktober 2025. Pemerintah berharap dinamika negosiasi berjalan mulus sehingga kesepakatan bisa tercapai tepat waktu.
Andi Harun juga menyinggung bahwa keyakinan investor terhadap sebuah proyek tidak semata-mata dibangun atas dasar potensi keuntungan finansial, tetapi lebih pada bagaimana pemerintah daerah menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Mereka menilai keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investor tidak akan melangkah sejauh ini tanpa keyakinan, apalagi dengan tahapan teknis yang sudah menunjukkan adanya kajian dan analisis yang matang,” tutupnya.(Adv/Dt)