Sekda : Melalui Aplikasi RBPK Pemkab Kukar Mudah Akses Warga Tidak Mampu

Tenggarong, Lensaborneo.com – Dalam perjalannya mengurangi angka kemiskinan, Aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) telah diluncurkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada November 2022 lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono, mengakui bahwa selama penggunaan aplikasi tersebut, perannya sangat penting dalam memastikan bahwa data mengenai masyarakat yang kurang mampu dapat diakses secara lebih efisien dan spasial.

“Aplikasi ini kita gunakan untuk memastikan bahwa angka orang miskin itu secara spasial bisa kita petakan,” terangnya dalam sambutan di Rakor KPM PKH, Hotel Haris, Senin (16/10/23).

Saat ini seringkali muncul perdebatan seputar indikator penduduk yang dianggap kurang mampu. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya data tersebut yang telah dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kita dapat dengan jelas dan pasti melihat di titik koordinat tertentu mengapa seseorang dianggap kurang mampu. Selain itu, kita dapat memahami seperti apa wacana intervensi yang sesuai dengan kondisi mereka,” papar Sunggono.

Pendekatan berbasis spasial ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sebab-sebab kemiskinan di tingkat lokal, dan pada gilirannya, membantu merancang program-program bantuan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

Terlepas daripada hal tersebut, ia menekankan bahwa data dalam RBPK dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dalam artian terbuka untuk umum.

“Datanya kita buka secara umum,” jelasnya.

Kehadiran aplikasi ini memiliki potensi untuk menjadi kolaborasi yang efektif dan intervensi yang lebih baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini juga akan mengoptimalkan upaya tanggung jawab sosial yang selama ini dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam pengelolaan data.

Aplikasi RBPK diharapkan akan memudahkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan dunia usaha dalam upaya bersama penanggulangan kemiskinan di Kutai Kartanegara.(Liz/ADV/DiskominfoKukar)