Sabtu, Juli 5, 2025
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
  • Redaksi
  • Legalitas
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
LensaBorneo.com
Advertisement
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
No Result
View All Result
Lensaborneo.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
  • Opini & Publik

Urusan Mendasar, Pengentasan Kemiskinan Sangat Prioritas

07/06/2023
in Advertorial, Kominfo Kaltim
Urusan Mendasar, Pengentasan Kemiskinan Sangat Prioritas

fto Istimewa : Sekda Kaltim Sri Wahyuni


BALIKPAPAN, LENSABORNEO.COM – Pengentasan kemiskinan adalah urusan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan pengentasan kemiskinan sangat penting demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dikatakan Sekda saat membuka Forum Data Tematik Kemiskinan Tahun 2023 bertema Integrasi Regsosek dalam kerangka kebijakan Satu Data untuk mendukung Agenda Strategis Pengentasan Kemiskinan Kalimantan Timur di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (6/6/2023).

Dia menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan kini bukan hanya menjadi tugas instansi teknis terkait, tapi reformasi birokrasi pun harus berdampak pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan.

“Sekarang ini, pengentasan kemiskinan juga sudah menjadi tematik reformasi birokrasi,”jelas Sri Wahyuni.

Dikatakannya,  Kementerian PAN dan RB sudah mulai mengubah cara penilaian reformasi birokrasi yang tidak lagi berdasarkan proses bisnis atau ketersediaan dokumen saja, tetapi lebih pada output. Apa hasilnya, apa dampaknya.

Sebagai contoh, indeks pembangunan manusia (IPM) sangat baik. Dimana Kaltim berada di posisi ketiga di bawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Demikian pula kontribusi ekonomi Kaltim tertinggi untuk regional Kalimantan mencapai 52 persen.

Lebih lanjut dk katakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltim terbilang baik mencapai 4,48 persen. Namun disisi lain, angka kemiskinan Kaltim ternyata masih relatif tinggi di lingkup regional Kalimantan. (Or/Adv/kominfokaltim)


Berita Terkait

Ekonomi Kaltim Melambat di Awal 2025, BI Soroti Dampak Batu Bara dan Konsolidasi Global

Samarinda Kekurangan SMP, Novan Sebut Keterbatasan Lahan

Share197Tweet123
Previous Post

Wakil Ketua Budiono Menyoroti Penghematan Belanja.

Next Post

DPRD Kaltim Gelar Paripurna Tentang Pelaksanaan APBD 2022

Next Post
DPRD Kaltim Gelar Paripurna Tentang Pelaksanaan APBD 2022

DPRD Kaltim Gelar Paripurna Tentang Pelaksanaan APBD 2022

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

838765
Users Today : 1011
Users Yesterday : 583
Total Users : 838765
Total views : 4658965
Who's Online : 68

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
  • Legalitas
  • Berita Daerah
  • Nasional
  • Popular

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved