Usulan Pemekaran Kecamatan Tenggarong Seberang Menguat, Warga Ingin Pelayanan Lebih Dekat

TENGGARONG.Lensaborneo.com – Wacana pemekaran Kecamatan Tenggarong Seberang kembali mencuat seiring meningkatnya kebutuhan layanan publik bagi masyarakat di wilayah tersebut. Beberapa desa di kawasan ini menghadapi tantangan besar akibat jarak yang jauh untuk mengakses pelayanan administrasi, mendorong usulan pemekaran agar segera direalisasikan.

Camat Tenggarong Seberang, Tego Yuwono, mengungkapkan bahwa banyak warga dari desa seperti Loa Lepu, Teluk Dalam, Perjiwa, Loa Raya, Separi, dan Loa Ulung mengeluhkan jauhnya perjalanan ke kantor kecamatan. “Untuk mengurus dokumen kependudukan, mereka harus mengeluarkan biaya perjalanan yang tidak sedikit. Hal ini cukup membebani, terutama bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah,” kata Tego.

Pemekaran kecamatan dianggap sebagai solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Salah satu langkah awal telah dilakukan dengan peresmian Desa Sumberrejo yang sebelumnya merupakan bagian dari Desa Bangunrejo. Dengan pemekaran ini, diharapkan pelayanan masyarakat lebih dekat dan cepat.

Namun, proses pemekaran kecamatan bukan tanpa tantangan. Menurut Tego, diperlukan kesiapan administratif yang matang, termasuk penyusunan struktur pemerintahan baru, pembentukan RT dan RW tambahan, serta sinkronisasi data kependudukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam administrasi.

Selain itu, Desa Bukit Pariaman juga sedang dalam proses pengajuan pemekaran menjadi Desa Pariaman Makmur. Berkas pengajuan telah disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah provinsi.

Tego berharap proses pemekaran kecamatan bisa segera terealisasi demi kesejahteraan warga. “Kami berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat segera memberikan keputusan agar pelayanan masyarakat bisa lebih baik dan efisien,” ujarnya.

Masyarakat pun terus mendukung upaya pemekaran ini, mengingat dampak positifnya bagi akses pelayanan publik. Dengan pemekaran, warga tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mengurus administrasi, sehingga waktu dan biaya bisa lebih efisien. (*)(Adv/Kominfokukar)