Jumat, Juni 20, 2025
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
  • Redaksi
  • Legalitas
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
LensaBorneo.com
Advertisement
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
No Result
View All Result
Lensaborneo.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
  • Opini & Publik

Veridiana Huraq Wang : 2 KPHL Kubar Perlu Perhatian Pemerintah

17/03/2021
in Advertorial, Berita Daerah, DPRD Kaltim
Peraturan Kebiri Predator Seksual Anak Sah, Ini Tanggapan Anggota Legislatif Perempuan Kaltim

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Huang


Penulis : Handoko

Editor : Redaksi 02

Lensaborneo.id, Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim merespon cepat keluhan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim terkait minimnya sarana dan prasarana serta sumber daya alam untuk penggalian potensi perekonomian di sektor kehutanan.

Untuk itu, Komisi II DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke sejumlah UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) milik Dinas Kehutanan Kaltim, guna mendapatkan informasi lebih mendalam serta mencari solusi akan permasalahan yang terjadi.

Kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor UPTD KPHL Batu Room dan UPTD KPHL Batu Atau, Melak, Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan pada Selasa kemarin, 16 Maret 2021.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan, pihaknya perlu mengetahui kendala apa saja dalam pelaksanaan program kerja KPHL dan bagaimana potensi perekonomian.

Ia menyebut, cakupan wilayah kerja dari 2 KPHL tersebut cukup luas, diperparah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, sehingga memerlukan perhatian khusus agar tujuan dibentuknya KPHL terwujud dengan baik.

” Menurut keterangan Dishut Kaltim, Dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi (DBH-DR) belum bisa direalisasikan. Kondisi ini berakibat pada penggajian, sehingga tidak sedikit karyawan yang dirumahkan,” katanya.

” Personel di lapangan kurang, terlebih banyak yang sudah pensiun. Komisi II akan mendorong Pemprov untuk membuat peraturan Gubernur mendahului APBD. Ini merupakan solusi cepat dan sesuai dengan aturan hukum,” terang Legislatif dari partai PDI-P ini. (Advetorial)


Berita Terkait

Sinergi MBS dan Blue Sky Group Hadirkan Identitas Kalimantan Timur di Jantung Jakarta

Transportasi Umum Belum Mendukung, DPRD Samarinda Dorong Pemkot Atasi Masalah ini Bersama

Tags: Humas DPRD Kaltim
Share196Tweet123
Previous Post

Tingkatkan Daya Saing UMKM Di Kaltim Bank Indonesia Gelar KKI Dan Akademi Ekspor

Next Post

KOMINFO KALTIM : CUMA PAKAI ANTENA BIASA BISA NIKMATI SIARAN BERSIH DAN JERNIH

Next Post
KOMINFO KALTIM : CUMA PAKAI ANTENA BIASA  BISA NIKMATI  SIARAN BERSIH DAN JERNIH

KOMINFO KALTIM : CUMA PAKAI ANTENA BIASA BISA NIKMATI SIARAN BERSIH DAN JERNIH

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

828815
Users Today : 697
Users Yesterday : 777
Total Users : 828815
Total views : 4590905
Who's Online : 9

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
  • Legalitas
  • Berita Daerah
  • Nasional
  • Popular

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved