Walikota  Samarinda : Jadikan Pembangunan RSUD  I.A  Moeis Bertaraf  Internasional

Samarinda,Lensaborneo.com–Tahapan rencana Pemkot Samarinda menjadikan Rumah Sakit I.A Moeis bertaraf internasional tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota sudah mencapai 90 persen.  Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI telah menyetujui rencana proyek yang sebelumnya masuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ini.

Hal itu dikatakan jelas oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun pada saat menghadiri pertemuan di Balai Kota, terkait penandatanganan Berita Acara Persetujuan Hasil Kajian Dokumen OBC antara PT. CIRIAJASA E.C (Konsultan Bappenas) dengan Direktur RSUD I.A Moeis, serta berdiskusi dengan direktur PDPPI Kemenkeu terhadap penyusunan pra study kelayakan proyek KPBU RSUD I.A moeis Pada para awak media di Anjungan Karangmumus, Gedung Balai Kota Samarinda Rabu (15/2/2023).

Andi Harun mengatakan pada pertemuan kali ini adalah tidak lanjut dari Pemkot Samarinda terhadap ungkapan perhatian dari Presiden setelah pasca pandemi adalah tentang rumah sakit di kota Samarinda harus memiliki daya saing tinggi.

“Kegiatan yang kita ajukan ke pusat yakni kita ingin mengubah rumah RSUD I.A Moeis menjadi internasional, mendapatkan apresiasi dan persetujuan sekarang tahap di Bapennas sudah selesai,” kata Andi Harun.

Kemudian Andi Harun menjelaskan jika proyek RSUD I.A Moeis yang akan dirubah menjadi rumah sakit internasional telah mencapai tahap persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kalau boleh saya menyebut persentase, ini sudah 90% dari tahap perencanaan kelayakan pembangunan hingga sampai persetujuan Menkeu,” jelasnya.

Sehingga Pembangunan RSUD I.A Moeis yang akan menjadi rumah sakit internasional itu, dicanangkan pembangunannya pada tahun 2023 sembari menunggu persetujuan oleh Kemenkeu.

“Kita optimis pembangunan kontruksinya akan dibangun tahun ini,” ucapnya.

Terakhir Ia menyampaikan bahwa terkait pembiayaan proyek pembangunan RSUD I.A Moeis bertaraf internasional ini, tidak menggunakan pembiayaan APBD melainkan biaya dari Kemenkeu.

“Jadi kita membangun ini tidak dengan uang APBD 1 rupiah pun, tapi dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha(KPBU),” tandasnya. (Ony/Adv/DiskominfoSamarinda)