Kutim Fokus Produktivitas dan Efisiensi Perdagangan Ekspor

Lensaborneo.com, SANGATTA — Sosialisasi Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) dibuka Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, bertempat di D’Lounge Hotel Royal Victoria, pada Minggu (5/11/2023).

Acara ini dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kutai Timur, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah (PD) Pemkab Kutim, serta para pimpinan perusahaan dan undangan lainnya.

Materi sosialisasi mencakup “Proses Bisnis Penerbitan Keterangan Asal” dan “Pemanfaatan Sistem dan Jaringan e-SKA.” Panitia menghadirkan Lukman Hakim selaku Fasilitator Perdagangan pada Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Rezky Septianto dari Pusat Data Dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk mengisi materi.

Acara ini dihadiri juga dihadiri beberapa pejabat penting dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, serta Kepala Kantor Bea Cukai Sangatta.

Plt. Kadisperidag Kutim Andi Nur Hadi Putra menegaskan kegiatan ini ditujukan untuk mematangkan eksportir berjalan sesuai regulasi sesuai dengan SK Menteri Perdagangan RI Nomor 1030 Tahun 2023. Guna menyeragamkan satu tujuan bersama.

“Dalam kegiatan eksportir yang terencana dan matang sesuai arahan Kementerian Perdagangan,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Ardiansyah Sulaiman dalam arahannya menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam perdagangan ekspor. Untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

“Era perdagangan bebas dan pasar global yang terbuka menuntut keterlibatan semua pihak, termasuk pelaku usaha dan pemerintah, dalam memfasilitasi ekspor,” ungkap Ardiansyah.

Menurutnya, IPSKA memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian fasilitasi perdagangan dengan penyediaan informasi dan layanan terkait dokumen keterangan asal untuk keperluan ekspor. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemahaman mengenai kebijakan pemerintah dan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dapat meningkat.(Adv/Diskominfo-Kutim)