Pengadaan Buku Hingga Alokasi Dana BOS Terbatas Jadi Sorotan Sri Puji Astuti

Lensaborneo.com- Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti semakin mendalamnya masalah pengadaan buku sekolah di Kota Tepian.

Tak hanya itu, distribusi buku yang mengalami keterlambatan dari pusat, termasuk alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terbatas, menurutnya menambah kompleksitas isu ini.

Puji mengungkapkan bahwa dengan alokasi maksimal 15 persen dari dana BOS untuk buku, kebutuhan sekolah jauh dari terpenuhi.

“Sebagai contoh, sekolah dengan 300 siswa hanya dapat menyediakan satu atau dua buku per siswa, yang jelas tidak memadai,” ujarnya, belum lama ini.

Lebih lanjut, Puji menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan dana BOS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Ia menegaskan bahwa laporan dan pengelolaan dana ini perlu lebih terbuka agar masyarakat bisa mengetahui alokasi dan penggunaan anggaran dengan jelas.

Perubahan kurikulum yang tidak seragam juga menjadi tantangan tambahan. Puji mencatat adanya ketidaksesuaian antara Kurikulum Merdeka untuk kelas 1 hingga 3 dan kurikulum lama untuk kelas 4 dan 5, yang memperumit penyediaan buku yang sesuai.

Sebagai solusi, Puji mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih memadai dari APBD dan menganjurkan kerja sama antara pemerintah kota, sektor swasta, dan komite sekolah.

“Kita berharap kebutuhan literasi siswa dapat terpenuhi secara optimal dan meningkatkan kualitas pendidikan di Samarinda,” tutupnya. (Liz/adv)