Lensaborneo.com- Pemkot Samarinda menghadapi kritik tajam terkait masalah jual beli buku di sekolah-sekolah negeri, yang terus terjadi meskipun aturan sudah jelas melarangnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menyuarakan keprihatinannya atas fenomena ini, terutama karena keluhan dari para orang tua yang merasa terbebani oleh harga buku yang tinggi.
Sani menegaskan bahwa Pemkot Samarinda harus bertindak tegas dalam menegakkan aturan dan memastikan bahwa pendidikan tetap gratis bagi semua siswa.
Ia juga menilai, pembangunan infrastruktur yang masif oleh Pemkot memang penting, namun tidak boleh mengesampingkan upaya untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
“Pemerintah Pusat juga jangan terlalu tergesa-gesa dalam menerapkan kurikulum baru. Sementara Pemkot harus memastikan tidak ada intimidasi di sekolah dan memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya pada siswa,” kata Sani, belum lama ini.
Sani juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk buku pelajaran, agar orang tua tidak lagi terbebani oleh biaya tambahan.
Menurutnya, lebih baik anggaran digunakan untuk pendidikan daripada untuk proyek-proyek yang tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya lebih baik melihat semua anak bersekolah daripada hanya melihat bangunan yang indah. Tidak ada gunanya membangun infrastruktur jika banyak anak yang tidak bisa bersekolah,” beber Sani.
Ia mendesak Pemkot Samarinda untuk segera mengambil tindakan nyata dan tidak hanya memberikan janji.
“Yang penting jangan hanya bicara saja,” tandasnya. (Liz/adv)