Potensi Pengoptimalan PAD Kota Tepian Ditekankan Iswandi

Samarinda, lensaborneo.com – Komisi II DPRD Samarinda, telah memanggil beberapa mitra kerja untuk melakukan evaluasi kinerja tahun 2024 sekaligus membahas rencana kerja anggaran (RKA) tahun 2025.

Dikatakan Iswandi, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, langkah ini dilakukan untuk memastikan kesinambungan program yang direncanakan serta menghindari adanya kegiatan yang dinilai tidak masuk akal namun tetap dianggarkan.

“Kami memanggil beberapa mitra kerja karena memasuki triwulan pertama tahun 2025, kami ingin mengevaluasi kinerja tahun 2024,” bebernya, belum lama ini.

Selain itu, pihaknya juga meminta RKA 2025 agar bisa melihat apakah kegiatan yang direncanakan memiliki kesinambungan dengan tahun sebelumnya atau justru tidak masuk akal tetapi tetap dimasukkan.

“Ini adalah bagian dari tugas kami dalam mengawasi penggunaan dana pemerintah, terutama yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Dilanjutkan Iswandi, Komisi II memiliki tanggung jawab dalam mengawasi keuangan daerah, sehingga dasar pengambilan keputusan harus berdasarkan data yang valid. Oleh karena itu, laporan keuangan dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi hal yang sangat penting.

“Kami berbicara soal keuangan daerah, jadi semua harus berdasarkan data. Makanya, saya perlu laporan keuangan dan kinerja OPD harus jelas. Tidak bisa hanya berdasarkan asumsi atau katanya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih bisa dioptimalkan. Saat ini, PAD Samarinda berada di kisaran Rp800 miliar, tetapi menurutnya angka tersebut seharusnya bisa mencapai Rp1 triliun mengingat banyaknya potensi yang belum tergarap secara maksimal.

“Kami berharap PAD bisa meningkat karena potensinya masih sangat besar. Kalau sekarang berada di angka Rp800-an miliar, seharusnya bisa mencapai Rp1 triliun,” ujarnya.

Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang besar dalam meningkatkan PAD adalah sektor pariwisata. Namun, Iswandi menyoroti anggaran yang dialokasikan untuk sektor ini, yang dinilainya masih perlu ditinjau ulang.

“Kemarin kami juga membahas sektor pariwisata. Potensi PAD dari sektor ini masih besar, tapi bagaimana dengan anggaran Rp4 miliar yang dialokasikan? Itu menjadi salah satu temuan yang perlu dievaluasi lebih lanjut,” tutupnya. (Liz/adv)