Redaksi: Redaksi 02
Reporter: Samuel
Samarinda,LensaBorneo.com—Pilkada serentak akan tiba pada 9 Desember mendatang. Dan bukan rahasia lagi bahwa Pilkada, memiliki potensi untuk menimbulkan konflik di berbagai lapisan di masyarakat.
Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kaltim mencatat potensi rawan Pilkada Kaltim mencapai kurang lebih dibawah 30 persen. Hal ini diungkap oleh Kasubbid Penanganan Bencana Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi dan Kebijakan Strategis Mahlan SH,M.Si saat disambangi di kantornya hari ini Kamis (24/09/2020).
“Dibawah 30 Persen,” ungkap Mahlan.
Ia mengatakan bahwa potensi rentan konflik Pilkada disebabkan oleh beberapa aspek yang saat ini khususnya rentan terjadi di dua daerah yakni Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sebab, kedua daerah tersebut saat ini diisukan sedang menghadapi potensi pencalonan tunggal atau yang dikenal sebagai Kotak kosong.
“Karena daerah-daerah lain persaingan masih ada, tapi kalau di dua kabupaten/kota ini (Balikpapan dan Kukar) persaingan tidak ada, jadi kemungkinan terjadi konflik disitu,” sambung Mahlan.
Mahlan menjelaskan bahwa kejadian ini merupakan fenomena politik yang kali pertama terjadi di Kaltim, meskipun sudah terjadi di daerah lain yakni Makassar pada Pilkada 2018 lalu. Hal tersebut menurutnya sah-sah saja. Sebab, pencoblosan kotak kosong sudah diatur dalam Pasal 54C ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
“Meskipun regulasi ini sudah ada, tapi masih ada mispersepsi dan pengencapan bahwa memilih kotak kosong ini dipandang sebagai Golongan Putih (Golput),” Ucap mahlan.
Ia mengatakan bahwa memilih kotak kosong justru memiliki keterkaitan dengan suara pemilih. Sehingga fenomena ini menurutnya, justru menjadi ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan dan ikut berpartisipasi pada Pilkada serantak mendatang.
“jangan dijadikan seolah-olah kotak kosong ini golput, karena kertas yang tadinya kosong itukan dicoblos. Jadi cerdas dalam hal ini maksudnya adalah harus mencoblos, sehingga partisipasi yang tinggi itu yang sebenarnya diperlukan pada Pilkada nanti,” pungkas Mahlan.