Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji : SDM Kaltim Dalam Menyambut IKN

Penulis : Tia

Redaksi : 02

Samarinda,Lensaborneo.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Seno Aji mengatakan bahwa terkait Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim sangat memerlukan pemetakan ulang menuju Ibu Kota Negara (IKN), hal ini di sampaikan Seno kepada media ini, pada Selasa (20/04/2021).

“Kita perlu memetakan ulang sumber daya manusia di Kaltim ini, sebagian besar yang siap kerja berapa persen, kemudian yang siap kerja itu dibidang apa saja,” kata Seno saat dihubungi LensaBorneo.com

Ia mengatakan, untuk masyarakat yang belum siap bekerja akan dibekali dengan pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.

“Dengan adanya pelatihan dan sertifikasi ini, dia menjadi tenaga kerja siap pakai untuk pembangunan IKN kedepan” katanya

Lanjutnya, karna yang terbesar adalah infrastruktur maka tenaga kerjanya akan di utamakan. Selain infrastruktur tenaga kerja dibidang lain juga dibekali.

” Misalnya sekarang ini rantai pasuk (hal-hal yang berkaitan dengan IKN) kita kurang ada UMKM penyediaan beras, ikan, daging, buah dan lain sebagainya. Ini bisa kita berikan pelatihan-pelatihan UMKM pada masyarakat supaya tenaga kerja atau sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Timur bisa semuanya berfungsi di ibu kota negara” jelasnya

Ia mencontohkan, penajam Paser Utara yang membuat bookprint SDM mereka untuk mengetahui perkembangan SDM dan sektor apa saja yang dapat dikembangkan di Penajam Paser Utara.

“Ini contoh yang bagus dimulai di Penajam Paser Utara untuk membuat bookprint SDM bagaimana SDM mereka, seperti yang saya sampaikan semua kabupaten wajib memiliki pola yang mirip-mirip seperti itu, tentunya tidak harus dibidang yang sama,” ucapnya.

Wakil ketua DPRD Kaltim ini juga mengatakan, Kutai Kartanegara (Kukar) mengarah ke perikanan atau pertanian.

“Untuk Kukar mereka di posisi perikanan atau pertanian itu bisa diatur, tapi konsep-konsep untuk bookprint tenaga kerja, bagaimana mereka menterjemahkan tenaga kerja yang diperuntukkan untuk IKN, itu harus dilakukan oleh semua kabupaten.” tutupnya