Alokasi Anggaran Pendidikan Kaltim Besar Namun Tidak Merata

Samarinda,Lensaborneo.com— Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim, menginterupsi Rapat Paripurna (Rapur) Ke-41 untuk meminta Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, segera mengevaluasi program kerja pendidikan.

Evaluasi ini dianggapnya penting, terutama dalam konteks sarana prasarana pendidikan, untuk mencapai pemerataan yang seimbang di seluruh wilayah.

Dalam penjelasannya, Veridiana menyampaikan keperluan untuk mengkaji program kerja pendidikan, terutama terfokus pada aspek sarana prasarana.

“Penting untuk menciptakan pemerataan proporsional antara daerah perkotaan, pinggiran, dan pedalaman,” ujarnya, dalam Rapur ke-41 DPRD Kaltim, di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Kamis (16/11/23).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini mengakui bahwa sarana prasarana di sekolah menengah negeri di dapilnya masih sangat minim.

Bahkan dengan alokasi anggaran wajib pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, Veridiana mencatat bahwa masih ada ketidakmerataan yang signifikan.

APBD yang mencapai Rp 20 triliun itu, Rp 4 triliun di antaranya ditempatkan di Dinas Pendidikan, kekayaan anggaran tersebut seharusnya merata di sekolah-sekolah daerah.

“Ironisnya, banyak sekolah di daerah dengan sarana prasarana yang minim, bahkan beberapa tidak memiliki pagar di pedalaman,” ungkapnya.

Selain itu, Veridiana menyuarakan kebutuhan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk bersaing dengan masyarakat luar daerah, terutama dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Benua Etam.

Dalam konteks ketidakmerataan fasilitas pendidikan, ia menganggap evaluasi kinerja perwakilan Dinas Pendidikan sebagai hal yang sangat krusial.

“Ketidaksiapan dalam pendidikan ini akan membuat masyarakat sulit bersaing,” tandasnya.(Liz/Adv/Diskominfo Kaltim )