Anhar Desak Pemerintah Tegas Hentikan Tambang Batu Bara

Samarinda, lensaborneo.com – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa aktivitas pertambangan batu bara di kota ini harus dihentikan sesuai dengan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan.

Ia menyoroti masih beroperasinya tambang-tambang yang berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat, terutama di kawasan pinggiran kota.

“Di dalam tata ruang kita sudah jelas, 2026 tidak boleh ada aktivitas tambang lagi. Kalau kebijakan ini tidak bisa ditegakkan, lebih baik buang saja dokumen RTRW-nya ke sungai,” tegasnya, Jumat (14/2/2025).

Sebagai perwakilan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Palaran, Anhar melihat langsung bagaimana tambang batu bara merugikan warga. Wilayah yang seharusnya menjadi pusat industri justru terus dieksploitasi untuk pertambangan, menyebabkan kerusakan lingkungan, jalan rusak, hingga memperparah banjir di Samarinda.

Ia menilai, pemerintah daerah seharusnya lebih serius dalam memastikan transisi dari pertambangan ke sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa kawasan industri yang telah direncanakan di Palaran dan sekitarnya seharusnya mulai dikembangkan, bukan justru semakin terdesak oleh tambang yang masih beroperasi.

Selain itu, Anhar mengkritik lemahnya pengawasan dari Inspektur Tambang dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur yang dinilai tidak cukup tegas dalam menghentikan operasional tambang yang tidak sesuai aturan.

“Ini bukan hanya soal kerusakan lingkungan, tapi juga soal keberlanjutan investasi ke depan. Kalau terus dibiarkan, siapa yang mau berinvestasi di daerah yang lingkungannya sudah rusak?” tambahnya.

Ia pun meminta agar pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan izin tambang yang tidak sesuai peraturan serta menindak perusahaan yang masih beroperasi secara ilegal.

Anhar menegaskan bahwa pemerintah harus berani mengambil sikap tegas terhadap perusahaan tambang yang tidak bertanggung jawab. Baginya, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan jauh lebih penting dibandingkan kepentingan bisnis semata.

“Kita butuh kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Jangan hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tapi pikirkan bagaimana dampaknya untuk anak cucu kita nanti,” pungkasnya. (Liz/adv)