Lensaborneo.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang disebutnya sudah mengalami defisit hingga mencapai Rp24 miliar di Samarinda.
Anhar menilai bahwa situasi ini mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan layanan kesehatan, baik di tingkat kota maupun nasional.
“Awalnya, konsep BPJS dirancang untuk saling membantu. Lima orang sehat membantu menanggung satu orang sakit. Tapi sekarang justru kebalik, beban pelayanan meningkat, rumah sakit overload, dan akhirnya BPJS kita jebol,” ungkap Anhar.
Ia juga menyoroti meningkatnya penggunaan layanan BPJS yang berdampak pada kapasitas rumah sakit. Hampir semua rumah sakit di Samarinda kini mengalami kelebihan beban pasien, yang menurutnya menandakan sistem kesehatan sedang diuji.
“Permasalahan ini bukan hanya soal pembiayaan, tetapi juga tentang bagaimana kita menangani penyakit, baik yang menular maupun tidak menular. Kalau penanganannya maksimal, maka idealnya rumah sakit tidak penuh. Itu indikator keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Anhar menekankan perlunya strategi pemerintah dalam pencegahan dan pengentasan penyakit untuk mengurangi tekanan pada fasilitas kesehatan.
“Pilih mana, rumah sakit bagus tapi penuh overload, atau rumah sakit biasa-biasa saja tapi kosong karena masyarakatnya sehat? Kalau kita serius dalam penanganan kesehatan, rumah sakit tidak perlu selalu dipenuhi pasien,” pungkasnya.
Ia berharap pemerintah dapat memperkuat program kesehatan preventif dan kuratif agar beban layanan kesehatan bisa terkelola dengan lebih baik di masa mendatang. (Liz/adv)