BKD Sosialisasi Penyusunan Kebutuhan ASN Masing-Masing OPD

Balikpapan,Lensaborneo.com — Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan sosialisasi Penyusunan Kebutuhan ASN Pada Masing Masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim yang berlangsung di Hotel Novotel, pada Rabu (08/ 02/2023).

Acara ini dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Dani Sutrisno MSi. Dalam kesempatan ini ia mengatakan perencanaan kebutuhan  Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lima tahun ke depan yang tentunya diperinci setiap tahunnya.

“Maka kita undang perangkat daerah dari lingkungan Provinsi Kalimantan Timur untuk saling mengkonfirmasi  kebutuhan ASN-nya di lingkungan perangkat daerahnya masing masing,” ujarnya.

Sehingga dirinya meminta agar tidak ada lagi OPD yang kekurangan tenaga ASN karena salah dalam mengkalkulasi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.  Jadi ini rumusan di masing-masing daerah.

Sementara itu, Reza Febrianto Analis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian Daerah mengatakan bahwa tujuannya sosialisasi ini untuk merencanakan kebutuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan ASN itu sendiri terdiri dari PPPK, maupun CPNS maupun PNS nantinya. Ini butuhnya apa saja di masing-masing perangkat daerah untuk menunjang tugas dan fungsi pelaksanaan perangkat daerah.

“Kami dihimbau oleh BKN silahkan menyusun perencanaan kebutuhan ASN masing-masing. Salah satu cara percepatan kami mengadakan acara ini agar penyusunan kebutuhan itu lebih efektif, lebih akuntabel dan satu persepsi untuk kesamaan oleh seluruh perangkat daerah,” ujarnya.

Manfaat penyusunan kebutuhan salah satunya nanti bisa Mengkader teman teman yang non ASN atau yang honorer. Ketika formasi yang diusulkan disetujui oleh BKN dan Menpan.

Tenaga honorer bisa ikut untuk mendaftar dan mengikuti seleksi untuk PPPK maupun CPNS. Jadi solusi permasalahan tenaga honorer juga dapat dipecahkan. Yang pertama untuk tenaga honorer dan masyarakat umum juga bisa ikut mendaftar.

Sedangkan peserta dari lingkungan Pemprov baik di induk maupun di UPT ada sekitar 36 perangkat daerah dan 9 biro. Harapan kedepannya perencanaan untuk Pemprov Kaltim dapat berjalan dengan baik akuntabel,  kredibel dapat dipertanggungjawabkan khususnya. Untuk pemenuhan kebutuhan ASN pada masing-masing perangkat daerah dan  BKD selaku leading sektornya.

“Dalam hal perencanaan dan kebutuhan atau pengadaan ASN di perangkat daerah kita dapat memfasilitasi secara optimal tentunya dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh perangkat daerah. Ini salah satu upaya untuk transparansi kesemuanya ,sosialisasi sekaligus bersinergi dengan perangkat daerah dalam rangka penyusunan kebutuhan ASN,”  ucapnya.( Lil/Adv/kominfokaltim )

Editor : YL