DPRD PROVINSI KALTIM LAKUKAN UJI PETIK LHP BPK RI TA 2023

Jakarta – Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan anggaran melaksanakan uji petik terhadap rekomendasi LHP BPK-RI, pada Kamis (11/07/2024)

Kunjungan Kerja anggota DPRD Kaltim yang di pimpin oleh Ketua DPRD Kaltim di damping sejumlah perangkat daerah UPTD BLKI Balikpapan, RSUD Kanujoso Djatiwibowo, dan SMAN 1 Balikpapan, Bapenda, BPKAD, Dinas Penddikan dan Dinas PUPR-PERA Kaltim

Hasanuddin Mas’ud menyatakan, bahwa kegiatan ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dan amanat Undang-Undang dimana DPRD selaku Lembaga Perwakilan membahas LHP BPK-RI dangan tujuan mengetahui sejauh mana rekomendasi BPK dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan memastikan rekomendasi BPK dilaksanakan secara tuntas, hal ini untuk memastikan penggunaan APBD dilakukan secara akuntabel dan transparan.

“Uji petik ini untuk melihat kepatuhan SKPD terhadap rekomendasi BPK” Jelasnya.

Hal inipun sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara DPRD sebagai Lembaga Perwakilan diamanatkan untuk melakukan pembahasan  sesuai kewenangannya terhadap LHP BPK dan dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan serta meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.

Dalam LHP BPK-RI tahun 2024 terdapat temuan sebanyak 20 temuan yang terdiri dari Bidang Pendapatan 3 Temuan,  Bidang Belanja 15 Temuan, Bidang Aset 2 temuan, jumlah ini mengalami peningkatan dari 18 temuan pada LHP BPK Tahun 2023.

Atas temuan-temuan tersebut BPK memberikan Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari setelah diterimanya LHP BPK oleh pemerintah Daerah.

Dalam pertemuan tersebut  disampaikan dari kurun waktu 2015-2022 terdapat 226 temuan dan 463 rekomendasi BPK-RI, Dimana 265 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, 145 tindaklanjutnya belum sesuai sesuai atau belum tuntas, 51 belum ditindaklanjuti dan 2 tidak dapat ditindaklanjuti .

“Kedepannya diharapkan jumlah temuan dalam LHP -BPK semakin berkurang dan rekomendasi atas temuan dapat tuntas dilaksanakan” sambung Hasanuddin Mas’ud. (Bg. Zae)