Rabu, Juli 9, 2025
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
  • Redaksi
  • Legalitas
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
LensaBorneo.com
Advertisement
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
No Result
View All Result
Lensaborneo.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
  • Opini & Publik

Hearing dengan Disdik Samarinda Diwarnai Padamnya Listrik

10/09/2022
in Advertorial, DPRD Samarinda
Hearing dengan Disdik Samarinda Diwarnai Padamnya Listrik

Wakil Ketua komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain


Samarinda, Lensaborneo.com — Aggota DPRD Samarinda Komisi IV, kembali melakukan hearing bersama Dinas Pendidikan dan Forum Guru di Samarinda, hearing yang digelar tertutup itu di warnai dengan padamnya listrik hingga hearing akan di jadwalkan kembali.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain yang dikonfirmasi awak media usai dengar pendapat karena padamnya lampu di ruang rapat utama DPRD Samarinda, hingga membuat kegiatan ini tidak berjalan maksimal. Dan kata Sani akan dijadwalkan kembali.

Listrik padam saat hearing dengan Disdik Samarinda

Sani panggilan akrab Sani Bin Husain mengatakan tujuan dilakukannya dengar pendapat ini untuk menanyakan tentang persoalan insentif guru dan sistem apa yang berlaku.

“Kami juga ingin menanyakan soal Perda Nomor 4/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Komposisinya betul, enggak itu? Karena 20 persen di luar gaji. Kami mau lihat apakah itu ada atau tidak,” ungkap Sani

Ditegaskan Sani , guru memang seharusnya mendapat perhatian penuh dari Pemerintah akan kesejahteraan.

“Semua guru harus mendapat kesejahteraan. Entah guru negeri atau swasta,” ungkapnya.

Ditambahkan insentif para guru harus diberikan tanpa pandang bulu. Sebab harus disadari bahwa gaji guru sangatlah kecil.

Dan persoalan guru ASN yang tak mendapat TPP, Sani menyebut hal tersebut harus benar-benar dijelaskan oleh Pemkot Samarinda.

“Di mana itu kondisi anggaran dan Perda Nomor 4/2013 itu disebutkan anggaran pendidikan 20 persen non gaji. Saya mau lihat, 20 persen itu sesuai tidak, Jangan-jangan itu hanya gaji semua itu, Jadi jangan alasan anggaran kurang gara-gara tidak melaksanakan perda yang dibuat sendiri,” ungkapnya.

Disinggung soal Perwali Nomor 8/2022 tentang Pemberian Insentif, Sani juga ingin melihat fisik dari perwali tersebut. Dia juga mempertanyakan apakah perwali itu sudah selesai atau masih digodok.

“Kalau masih digodok, mari kita susun ramai-ramai dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Sesuatu yang disusun semua orang itu lebih mudah. Kami ini wakil rakyat perlu tahu, isinya apa peraturan walikota itu. Saya mau tanya, itu sudah disusun atau masih diproses, ” jelasnya.

Sani juga mempertanyakan dan menyinggung soal guru yang sudah mendapat TPG rencananya tidak menerima insentif.

Nantinya kata Sani, pihaknya akan mempertanyakan apakah ada aturan yang melarang hal tersebut. Kalau pun ada, hal itu sangat tak masuk akal sebab mensejahterakan para guru tanpa tanda jasa ini adalah merupakan kewajiban Pemerintah.

“Kalau guru tidak hidup mapan, siapa yang mau jadi guru? Sekolah tutup semua. Lalu ada lagi guru-guru tertentu dari sekolah yang dianggap mapan dan rencananya tak terima insentif. Jangan-jangan yang mapan itu yayasannya. Gurunya mungkin gajinya kecil,” tambahnya (Ony/YL/adv/DPRD Samarinda ).


Berita Terkait

Ekonomi Kaltim Melambat di Awal 2025, BI Soroti Dampak Batu Bara dan Konsolidasi Global

Samarinda Kekurangan SMP, Novan Sebut Keterbatasan Lahan

Share214Tweet134
Previous Post

Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin Ajak Masyarakat Mencintai Olahraga

Next Post

PWI, BI dan FJPI Sampaikan Pesan Cinta Rupiah dan  Tolak Perundungan di SMPN 2

Next Post
PWI, BI dan FJPI Sampaikan Pesan Cinta Rupiah dan  Tolak Perundungan di SMPN 2

PWI, BI dan FJPI Sampaikan Pesan Cinta Rupiah dan  Tolak Perundungan di SMPN 2

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

842170
Users Today : 220
Users Yesterday : 668
Total Users : 842170
Total views : 4681956
Who's Online : 13

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
  • Legalitas
  • Berita Daerah
  • Nasional
  • Popular

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved