Jumat, Oktober 17, 2025
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
  • Redaksi
  • Legalitas
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
LensaBorneo.com
Advertisement
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
No Result
View All Result
Lensaborneo.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
  • Opini & Publik

Ini 3 Poin Penting dari Abdul Rohim Ketika Pimpin Pansus Raperda Jaminan Produk Halal dan Higienis

07/06/2024
in Advertorial, DPRD Samarinda
Ini 3 Poin Penting dari Abdul Rohim Ketika Pimpin Pansus Raperda Jaminan Produk Halal dan Higienis

Lensaborneo.com- Pimpin rapat pansus II DPRD Kota Samarinda, terkait pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Higienis, Abdul Rohim soroti 3 poin penting yang perlu menjadi pembenahan seluruh pihak.

Poin pertama yang juga menjadi perhatian utama legislator Basuki Rahmat itu adalah pengadaan pusat layanan halal. Kedua, pendampingan. Sebab menurutnya walaupun banyak dari UMKM yang mapan secara usaha, urusan sertifikat halal tetap perlu didampingi.

“Ketiga ini soal harga. Jangan sampai pemenuhan sertifikasi halal memicu kenaikan harga produk,” ujarnya.

Sertifikasi halal menurutnya bukan hanya soal edukasi, sebab hal ini berhubungan erat dengan realitas di lapangan, dimana faktanya para UMKM seringkali mengganti sumber bahan baku yang digunakan ketika terjadi kelangkaan.

“Sertifikasi halal bukan cuman soal edukasi, tapi realitas di lapangan orang bisa mengganti ke sumber bahan baku yang lain ketika ada kelangkaan,” bebernya.

Untuk itu ia menegaskan, perlu dilakukan sosialisasi yang masif kepada pelaku UMKM untuk dapat memahami persoalan ini.

“Pelaku UMKM ini sederhana saja, kalau barangnya susah dan langka ya dicari yang ada aja, kalau ternyata yang ada ini tidak halal ya gugur sertifikasinya,” tegas Rohim.

Akhir kesempatan ia memandang bahwa raperda ini apabila sudah disahkan sangat membutuhkan pengawasan, untuk menjamin pelaku usaha di tahun-tahun mendatang dapat tetap memiliki sertifikasi halal.

“Jadi harus ada upaya pengawasan,” tutup Rohim. (Liz/adv)


Berita Terkait

Bank Indonesia Gelar Mahakam Investment Forum 2025 Akselerasi Investasi dari Kaltim Hingga Nusantara

Menteri Komdigi Dorong Pemerintah Daerah Dukung Program PWI

Share197Tweet123
Previous Post

Sertifikasi Halal bagi UMKM Terkendala Persoalan Gaptek, Abdul Rohim: Bikin Satgas Pengawasan

Next Post

DPRD Samarinda Minta Pemkot Anggarkan Dana Khusus Sertifikasi Halal UMKM Mikro

Next Post
DPRD Samarinda Minta Pemkot Anggarkan Dana Khusus Sertifikasi Halal UMKM Mikro

DPRD Samarinda Minta Pemkot Anggarkan Dana Khusus Sertifikasi Halal UMKM Mikro

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

945842
Users Today : 1244
Users Yesterday : 1784
Total Users : 945842
Total views : 5220702
Who's Online : 13

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
  • Legalitas
  • Berita Daerah
  • Nasional
  • Popular

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved