Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Puji Astuti  : Insentif Guru Tidak Boleh Turun, Apalagi Dihapus.

Lensaborneo.com, Samarinda — Ketua Komisi IV DPRD Samarinda,  Sri Puji Astuti terus upayakan insentif tenaga pendidikan. Kegiatan rapat yang dilaksanakan dengan Pemerintah Kota Samarinda pada Kamis, (18/8/2011) di Ruang Rapat Sekda lantai 3.

Pembahasan terkait tunjangan insentif guru tahun 2022, beredar isu penghapusan insentif khususnya guru yang sudah sertifikasi. Puji mengatakan isu tersebut langsung disampaikan oleh guru kepada Puji.

“Memang benar, saya secara langsung diberikan pertanyaan oleh guru terkait isu ini. Oleh sebab itu saya langsung mengkonfirmasi terkait hal ini, bahwa hal tersebut tidak benar” ungkapnya.

Puji menyampaikan, wacana penurunan insentif guru yang awalnya Rp 700.000 menjadi Rp 250.000. Wacana penurunan anggaran dilakukan karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melanggar aturan dan tidak memiliki landasan hukum. Selain itu, kekurangan anggaran daerah dalam menjalankan program pembangunan turut menjadi alasan munculnya wacana penurunan insentif guru.

Merespon kondisi yang terjadi, Puji mengatakan harus ada evaluasi yang dilakukan. Karena kebijakan terkait insentif sangat memberikan pengaruh terhadap layanan pendidikan yang ada di kota Samarinda.

“80 persen guru yang ada di Samarinda berstatus honorer, dengan gaji Rp  satu juta per bulan menjadi tidak sebanding dengan dasar peningkatan kualitas pendidikan,” tambahnya.

Puji juga mengatakan, insentif yang didapatkan saat ini tidak boleh diturunkan. Terlebih lagi dihapuskan, apabila kesalahan dalam regulasi terjadi maka harus segera diperbaiki.

Dari hasil rapat, puji mengatakan pihak Pemkot Samarinda merespon baik upaya Komisi 4, Puji juga menyampaikan dengan upaya dilakukan Komisi 4 dan bantuan media dapat mengetuk hati wali kota untuk tetap memperjuangkan insentif tenaga pendidik.

“Perwali (Peraturan Walikota) No.8 Tahun 2022 tentang insentif tenaga pendidik sedang direvisi, ini  menjadi tanggapan positif yang diberikan Pemkot Samarinda untuk terus memperjuangkan hak para guru,” ucapnya. (Ria/YL/adv)